MALANGVOICE – Perwakilan 600 outlet konter dari Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Kota Malang melakukan aksi demo untuk menghapus peraturan penggunaan 1 NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3 simcard yang dilakukan di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (2/4).
“Saya menyampaikan kepada Ketua DPRD Kota Malang yang telah menerima aspirasi Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (KNCI) dalam aksi ini,” ujar Ketua KNCI Kota Malang, Heri Widodo.
Dalam aksinya, mereka menuntut penolakan pembatasan registrasi kartu perdana yang bisa dilakukan pengguna secara mandiri, hanya terbatas sebanyak 3 kartu perdana pada setiap Operator untuk 1 NIK.
“Outlet Malang Raya sekaligus outlet Indonesia menuntut pencabutan dari pernyataan Kominfo di tahun 2017 yang membohongi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kominfo mengeluarkan dan memberlakukan regulasi registrasi kartu perdana melalui PM Kominfo No 12 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PM Kominfo No 14 Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan PM Kominfo No 21 Tahun 2017 mengenai registrasi kartu perdana prabayar. Registrasi kartu perdana prabayar wajib dan hanya bisa diaktivasi dengan memasukkan NIK dan nomor KK (Kartu Keluarga).
“Tahun 2017 disetujui namun sekarang tidak diterapkan kepada kami, itu yang kami tuntut. Kalau tuntutan kami tidak diterima Kominfo, maka kami outlet se Indonesia akan turun ke Jakarta,” tegasnya.
Masyarakat atau pengguna tetap diperbolehkan memiliki lebih dari 3 kartu perdana, akan tetapi untuk aktivasi yang
ke-4 dan seterusnya, wajib datang ke gerai resmi operator.
“Tentu saja ketentuan ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi outlet. Outlet mengalami kerugian secara langsung dan kerugian jangka panjang. Pendapatan menurun hampir 50 persen,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut Heri kebiasaan masyarakat Indonesia yang mudah berganti – ganti nomor, justru sebetulnya dibentuk operator, bukan atas
dasar kebutuhan konsumen.
“Kadang kami merasa seperti Kelurahan, konsumen membeli perdana dengan membawa KK. Padahal kami hanya menjual produk seluler saja,” pungkasnya. (Der/Ery)