MALANGVOICE – Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, menyesalkan adanya penyediaan jasa penari striptis di Doremi VIP. Atas kejadian itu, dia menyoroti kinerja Satpol PP Kota Malang.
“Penagakkan aturan di tingkat daerah, dalam hal ini semua Perda, menjadi tupoksi Satpol PP. Ini harus berjalan,” tegas politisi PDIP ini.
Karena itu, dia mendorong agar Satpol PP lebih aktif terjun ke lapangan untuk menegakkan pelaksanaan Perda. Di sisi lain, dia bersyukur permasalahan ini sudah ditangani pihak kepolisian.
“Kalau ini sudah ditangani Polda ya kami serahkan aparat penegak hukum prosesnya seperti apa. Ke depan mudah mudahan tidak lagi terjadi semacam itu,” ungkap Hakim.
Menurutnya, penggrebekan terhadap praktik tari striptis di Doremi VIP merupakan ancaman terhadap kondusivitas Kota Malang. Hakim tidak ingin kondusivitas di Bhumi Arema ini terganggu.
“Kota Malang harus kondusif, apalagi setelah ini ada Pilgub dan Pilwali. Kami juga akan ikut aktif mengawal, akan kami Sidak (Inspeksi Mendadak),” tandasnya.
Sidak itu menyasar semua lini berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat dan kinerja eksekutif. Dia berpedoman pada Permendagri No 11 Tahun 2017. Legislatif dalam hal ini memang juga dituntut aktif mengawasi kinerja eksekutif.
“Kalau ada masalah serius dan tidak segera ditindaklanjuti eksekutif, kami akan layangkan surat secara resmi agar direspon. Sekarang ini tidak cukup hanya ngomong di media,” pungkasnya.(Coi/Aka)