Di Jaksel, Penggunaan Dana CSR Lewat Mekanisme Ketat dan Detil

Para anggota Komisi C saat mengikuti kunjungan kerja ke Jakarta Selatan.

MALANGVOICE – Penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dalam menunjang program pembangunan daerah ternyata harus melewati mekanisme yang ketat.

Hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Malang ke Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Jaksel), hari ini, diketahui, mekanisme dari pengajuan hingga penerimaan dana CSR cukup panjang, detil dan dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Kunjungan kerja kami ke Pemkot Jaksel ternyata mendapat pelajaran penting, terutama terkait bagaimana mekanisme penggunaan CSR yang sangat detil di sana,” kata Ketua Komisi C, Bambang Sumarto, beberapa menit lalu.

Ia menjelaskan, minimal waktu yang digunakan dari proses awal pengajuan dana CSR hingga ada kesepakatan, sedikitnya tiga bulan.

Awalnya, kata Bambang, dana CSR diajukan bisa melalui pemerintah kota ataupun perusahaan yang akan menyalurkan dananya itu. Setelah proses itu berlangsung, maka tahap selanjutnya adalah koordinasi antara pemerintah, dinas terkait dan perusahaan pemberi CSR.

“Koordinasi itu membahas rencana anggaran biaya, karena termasuk masalah pembiayaan pemeliharaan,” tutur dia.

Politisi Partai Golkar itu juga menambahkan, selain masalah pembiayaan, penekanan masalah memorandum of understanding (MoU) antara dua pihak serta masalah pemasangan papan identitas, juga harus dibahas terperinci.

“Setelah ada koordinasi, selanjutnya harus lapor ke DPRD, untuk menghindari tumpang tindih anggaran,” tandasnya.

Usai semua tahap dilakukan, yang terakhir adalah sosialisasi kepada para anggota dewan dan perwakilan masyarakat, agar dalam pengerjaannya tidak timbul polemik.

“Tahapannya sangat detil dan dilakukan dengan mekanisme yang sangat ketat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, CSR kini menjadi instrumen alternatif yang dikembangkan Pemerintah Kota Malang untuk menunjang pembangunan, dengan tujuan menekan APBD.

Namun, dalam perjalanannya, penggunaan dana CSR justru menuai gesekan dengan masyarakat. Dua kasus besar, yakni rencana pembangunan drive thru di Alun-alun Merdeka dan yang terhangat, revitalisasi Hutan Kota Malabar, merupakan contoh pembangunan dengan dana CSR yang menuai polemik.

Bikin Handicraft, Anak Penyandang Cacat Diajak Mandiri

Anak-anak penyandang cacat saat di latih membuat handicraft (fathul/malangvoice)

MALANGVOICE – Belasan anak penyandang cacat dilatih membuat handicraft di Galeri Raos, Kota Batu, Senin (28/9), agar bisa mandiri. Selain anak cacat, yang trauma juga ditampung, agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik.

Kepala Bidang dan Rehabilitasi Sosial, Dinsosnaker Kota Batu, Eko Yuliarno, mengatakan, apa yang dilakukan saat ini adalah agenda pertama kalinya. Ia menginginkan agar anak-anak cacat dan trauma bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

“Kami masih mencari banyak anak-anak yang cacat supaya bisa kita latih membuat kerajinan tangan. Karena selain di sini, banyak di desa-desa terdapat anak atau warga cacat yang belum tersentuh,” jelas Eko.

Kerajinan tangan berupa sovenir khas Kota Batu ini nantinya akan dipamerkan untuk dijual. Jika bisa dipamerkan tentu akan menambah kepercayaan diri anak-anak cacat sehingga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

Sementara itu, salah satu wali siswa, Umiyati, menyatakan rasa bangganya pada sanag anak. Dulu anaknya hanya di rumah dan tidak punya keterampilan, sekarang bisa melukis, meski tidak punya tangan.

“Saya senang anak saya bisa ikut agenda seperti ini, karena dulu di rumah saja. Sempat saya larang kalau ada wartawan atau pejabat, tapi kasihan juga saya kekang. Sekarang malah bagus anak saya,” tandasnya.

Wah, Satu Warga Kabupaten Malang Juga Korban Tragedi Mina!

Ilustrasi (independent.co.uk)

MALANGVOICE – Tim Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) berhasil mengidentifikasi jamaah haji Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Arab Saudi, termasuk korban tragedi Mina.

Salah satu korban atas nama Rumiati Binti Nomo alias Aminah, warga Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Pelayanan Haji dan Umroh, Kemenag, Abdurrahman, mengakui, korban bukan termasuk jamaah haji asal Kabupaten Malang. Almarhumah, kata dia, merupakan warga yang sudah lama tinggal dan bekerja di Arab Saudi.

“Kami pastikan semua jamaah haji Kabupaten Malang yang ada di kloter 37, 38 dan 39, selamat. Kepastian itu diperoleh dari masing-masing ketua kloter,” katanya, beberapa menit lalu.

Menurutnya, warga yang bekerja di Arab Saudi tidak masuk data Kemenag, hanya calon jamaah yang menjadi tanggung jawab, mulai berangkat hingga sampai ke Tanah Air.

“Coba saya cek lagi ke ketua kloter,” tuturnya.

Bahasa Indonesia Bisa Sumbang Banyak Kosa-kata Bahasa Internasional

Para peserta tengah menyimak jalannya seminar internasional di Unisma. (Muhammad Choirul / MalangVoice)

MALANGVOICE – Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar seminar internasional bertema ‘Memperkokoh Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional Melalui Diplomasi Bahasa, Sastra dan Budaya’ di ruang Oesman Mansoer Gedung C Unisma, Senin (28/9) siang ini.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Prof Kacung Marijan PhD, yang hadir sebagai pembicara, mengatakan, bahasa Indonesia sebenarnya bisa menyumbang banyak kosa-kata untuk bahasa internasional.

“Dari segi makanan saja, bangsa Indonesia bisa menyumbang banyak varian kata seperti nasi goreng, sup ayam atau rawon,” ungkapnya.

Ia menambahkan, beberapa upaya diplomasi telah dilakukan di sejumlah negara, di antaranya dengan membuka pameran makanan di luar negeri. Dalan pameran itu, kosa-kata dalam penyajiannya boleh pakai bahasa Inggris, tetapi penyebutan nama makanan tidak bisa berubah.

Selain itu, beragam kesenian tradisional juga turut andil menyumbang kosa-kata bahasa internasional. “Di Malang saja ada Tari Topeng. Jangan diterjemahkan mask dance, biar mereka mencari tahu sendiri artinya,” imbuhnya.

Anton Ngotot Bongkar Pagar Tembok Alun-alun Tugu

Wali Kota Malang, HM Anton

MALANGVOICE – Upaya Pemerintah Kota Malang mewujudkan taman bersifat open space terus diperjuangkan.

Wali Kota Malang, HM Anton, dengan tegas menyatakan, pembongkaran pagar tembok Alun-alun Tugu akan direalisasi setelah penataan bunga dan pernak-pernik lain di sana selesai.

“Pagar tembok tetap kita bongkar, nanti setelah proses penataan taman, bunga-bunga itu selesai,” tegas Anton, beberapa menit lalu.

Ia menjelaskan, tujuan utama menjadikan Alun-alun Tugu sebagai taman bersifat open space, agar permasalahan sosial, seperti tindakan mesum dan lain sebagainya bisa diminimalisir.

“Maksud open space ya untuk meminimalisir hal itu. Dan kita juga ingin membangun taman yang ramah publik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, upaya pembongkaran pagar tembol Alun-alun Tugu itu sempat mendapat penolakan dari DPRD Kota Malang. Ketua DPRD, Arif Wicaksono, mengatakan kondisi pagar tembok saat ini sudah sinergi dengan tembok yang ada di Gedung Dewan dan Balai Kota Malang.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan, upaya Anton membongkar tembok tidak menghargai karya pendahulunya.

PCNU Batu Ajak Warga Sholat Ghaib dan Tahlil untuk Junaedi

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Batu, Hasyim Sirojuddin.(istimewa)

MALANGVOICE – PCNU Kota Batu membenarkan, Junaedi yang termasuk korban tragedi Mina, merupakan Ketua Ranting NU Kelurahan Songgokerto, Kota Batu.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Batu, Hasyim Sirojuddin pun mengajak masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan umat muslim agara melangsungkan sholat ghaib dan tahlil.

Almarhum merupakan salah satu pengurus yang loyal di NU selama ini. Ia mulai memangku jabatan sebagai ketua ranting sejak tahun 2008 lalu.

“Kami imbau semua warga muslim berkirim doa bagi korban mina,” katanya kepada MVoice, beberapa menit lalu.

Ia mendoakan supaya korban khusnul khotimah dan syahid. Untuk keluarga korban semoga diberikan kekuatan lahir batin.

“Semoga tragedi ini menjadi renungan bagi umat muslim,” paparnya.

Istri Junaedi Selamat Karena Pisah dengan Sang Suami

Foto terakhir Junaedi saat dikirim ke keluarga di Batu pada Selasa lalu. (fathul/malangvoice)

MALANGVOICE – Junaedi Sjahrudin Marjun, warga Dusun Krajan, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, korban meninggal dalam tragedi Mina, rupanya sempat terpisah dari istrinya sejak Hari Selasa, saat pelaksanaan ibadah haji di Makkah.

Karena itu, istri Junaedi, Umi Sholihah, selamat dari tragedi itu. Adik ipar Junaedi, Yuni Awalurrohmah, menceritakan, selama ini mereka bersama-sama saat haji. Entah karena apa, saat itu mereka berpisah, lalu didapati informasi bahwa Junaedi sudah meninggal.

“Kami belum dapat informasi yang pasti saat itu pak Junaedi mau kemana, atau sedang di mana sehingga mereka pisah. Jadi kami menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenag saja,” ungkap Yuni kepada MVoice, beberapa menit lalu.

Disinggung soal apakah informasi korban tragedi Mina, dia juga masih ragu. Namun karena ia ditemukan bersama korban Mina yang lain, maka disebut juga demikian. Apalagi informasi di TVRI, kata Yuni, juga menyebutkan kalau Junaedi termasuk salah satu dari 10 korban tambahan di Mina.

“Pak Junaedi ini ketua kelompok di sana, kami sering dikabari kalau beliau mengantar ke sana kemari orang-orang sepuh. Mungkin karena itu juga berpisah dengan istri,” tandas Yuni sambil menangis.

Saat ini istri Junaedi, Umi Sholihah, sedang bersama anak keduanya, Aidaturrohmah, yang bekerja di Kementrian Agama RI. Selama haji, Junaedi dan istri memang ditemani Aidaturrohmah, karena kebetulan bertugas di Makkah, sehingga melaksanakan haji bersama-sama.

Anton Apresiasi Langkah Pedagang Pasar Blimbing

Wali Kota Malang, HM Anton

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, merespon positif upaya pedagang Pasar Blimbing yang sudah berkenan menjalankan tahapan relokasi ke tempat penampungan sementara di Stadion Blimbing.

“Pedagang sudah memberi respon positif, dalam waktu dekat kabarnya mereka sudah akan mengambil nomor, ini sudah perkembangan bagus,” kata Anton, beberapa menit lalu.

Ia menambahkan, upaya pedagang yang sudah berkenan relokasi itu harus diikuti dengan pembahasan tuntutan pedagang, salah satunya yakni mengenai site plan dam block plan.

“Pemerintah harus menjembatani kepada investor, termasuk soal site plan dan perjanjian kerja sama nantinya,” tandasnya.

Karenanya, Anton berharap agar permasalahan pembangunan Pasar Blimbing ini tidak menjadi polemik di belakang hari.

“Saya nanti akan teken jika site plan sudah jelas dan tidak merugikan pedagang, ini perlu karena pedagang ini biar punya harapan,” pungkasnya.

Molor Sehari, Besok Pedagang Pasar Blimbing Ambil Nomor Relokasi

MALANGVOICE – Juru bicara pedagang Pasar Blimbing, Sutrisno, mengatakan, kemungkinan pengambilan nomor di tempat penampungan sementara akan berlangsung Selasa (29/9) besok.

Sebab, saat ini sub kordinator yang membawahi pedagang pada masing-masing sub-nya masih menata kondisi pasar.

“Hari ini sepertinya belum, karena masih menata pasar relokasi, karena kalau belum ditata, nantinya kacau,” kata Sutrisno.

Dijelaskan, usai dilakukan penataan, nantinya pedagang akan mengambil nomor sesuai dengan blok mereka. “Nanti sub kordinator itu yang akan membantu,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pembahasam tujuh tuntutan pedagang, utamanya perihal site plan dan block plan akan terus dilakukan, agar menemui kesepakatan bersama.

Masalah APK, KPU Tunggu Petunjuk KPU RI

Komisoner KPU dan Panwaslu dalam acara Dialog terbuka jurnalis.

MALANGVOICE-Banyaknya alat peraga kampanye (APK) pasangan Cabup dan Cawabup Malang yang hilang dan rusak, menjadi atensi khusus KPU Kabupaten Malang.

Sekretaris KPU, Abdul Kodir, menyebut, pihaknya menunggu petunjuk dari KPU RI. Supaya, langkah yang ditempuh sesuai aturan dan undang-undang.

“Paling banyak soal spanduk, di wilayah ini milik paslon A, di wilayah lain paslon B yang hilang,” katanya, di sela-sela acara dialog terbuka jurnalis, di Hotel Santana, Senin (28/9).

Khusus umbul-umbul, lanjut dia, sesuai PKPU seharusnya setiap kecamatan terdapat 20 unit yang dipasang. Sedangkan atribut lain berupa spanduk dan baliho serta poster dan flyer sudah terpenuhi sejauh ini.

“Baru 10 unit umbul-umbul terpasang, sisa anggaran nanti bisa digunakan untuk mengganti yang hilang dan rusak, menunggu petunjuk lebih lanjut,” urainya.

Pihaknya tidak mau gegabah, karena laporan keuangan akan diperiksa langsung BPK. Nominal anggaran atribut kampanye sebesar Rp 2,6 miliar dari APBD.

“Apapun petunjuk KPU RI kami laksanakan, hal ini sebagai dasar pertanggung jawaban ke BPK,” tandasnya.

Komunitas