Penulis Eki Robbi Kusuma
*Pemerhati Sejarah dan Mahasiswa Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang*
Peristiwa 1965 merupakan sebuah pembicaraan yang masih sangat sensitif, baik diruang publik maupun akademik. Hegemoni tafsir dan wacana yang begitu kuat menjadi masalah untuk generasi sekarang menemukan perspektif yang komprehensif memandang peristiwa paling berdarah di negeri ini. Tulisan ini tidak akan membahas detail dan masuk dalam perdebatan siapa benar dan siapa salah yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang memuaskan, karena akan mengurangi esensi dalam belajar sejarah yakni agar kita bijaksana.
Setiap generasi akan menafsirkan sejarah sesuai jamannya, kata Hegel. Setidaknya pernyataan tersebut dapat dijadikan bahan merenung terkait bagaimana generasi milenial melihat peristiwa 1965. Di tengah gelombang tsunami informasi saat ini, tidak sulit untuk menemukan sumber-sumber baik buku maupun jurnal serta tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan isinya yang membahas mengenai peristiwa tersebut.
Persoalannya, apakah generasi milenial yang melek teknologi dan gadget-able setiap hari ini ter-literasi dengan baik? Atau malah iliterasi. Selanjutnya, bagaimana mereka memandang peristiwa 1965 yang notabene merupakan masalah yang multidimensional sehingga untuk menguraikannya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Namun, apa urgensinya mempelajari peristiwa tersebut? Lebih umum belajar sejarah.
Budaya Literasi
Hal pertama menyoal literasi, Ane Permatasari menjelaskan perihal literasi dapat diartikan melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Walaupun Literasi memiliki banyak dimensi, dan di tahun 2015 pemerintah sudah mulai mencanangkan Gerakan Literasi Nasional tetapi dalam hal ini berakar pada literasi baca tulis.
Persoalannya kemudian, dipaparkan Surangga sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di 2006 menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Masyarakat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis belum menjadi budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Masyarakat lebih familiar dengan media visual (menonton), verbal (lisan) atau mendengar dibandingkan membaca, apalagi menulis.
Permatasari menambahkan UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara anggota ASEAN, selain Indonesia, yang membaca dua sampai tiga buku dalam setahun. Angka tersebut kian timpang saat disandingkan dengan warga Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun. Saat bersamaan, warga Jepang membaca 10-15 buku setahun.
Dengan data tersebut, seharusnya cukup menggambarkan bagaimana budaya literasi pada umumnya masyarakat Indonesia. Minimnya dan mirisnya budaya ini akan menjadi masalah pelik ketika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah yang pondasinya adalah membaca. Dengan tingkat budaya literasi yang rendah, tidak dipungkiri jika milenial dalam melihat peristiwa 1965 amat bergantung pada prasangka-prasangka yang berkembang dan pewarisan ingatan generasi sebelumnya.
Milenial dan Peristiwa 1965
Siapa Generasi Millenial ? Ali menjelaskan Setelah perang dunia ke 2, kelompok demografis (cohort) dibedakan menjadi 4 generasi yaitu generasi baby boomer, generasi X (Gen-Xer), generasi millennials dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah perang dunia kedua (saat ini berusia 51 hingga 70 tahun). Disebut generasi baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 (saat ini berusia 35 hingga 50 tahun). Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini.
Jika mengacu pada teori-teori konflik maka millenials sebenarnya masih begitu dekat dengan ingatan peristiwa tersebut karena milenialls dapat dikatakan generasi pertama dari generasi yang mengalami peristiwa 1965. Konflik yang dialami oleh generasi sebelum milenial akan dipersepsikan pada generasi milenial ditambah dengan internalisasi wacana-wacana yang kuat dari rezim yang berkuasa untuk mempertahankan legitimasi. Hanya saja, kedekatan itu tidak seolah-olah membuat milenials benar-benar merasakan, atau menganggap konflik itu benar-benar nyata dan mewariskan konflik tersebut.
Generasi milenial sendiri, jika kita cermati pun dapat dikelompokkan lagi berdasarkan rentang generasi 80-an, 90-an dan mungkin 2000-an. Kategori tersebut hanya untuk memudahkan bagaimana memahami cara pandang milenial terhadap peristiwa 1965. Menurut Ali Generasi Millennial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya smartphone, meluasnya internet dan munculnya jejaring sosial media (social media). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut. Generasi Millenial adalah generasi yang “melek teknologi”. Munculnya teknologi (gadget dan internet), perubahan geografis dan perubahan daya beli secara berlahan tapi pasti telah mengubah perilaku dan nilai nilai yang dianut oleh manusia. Urban middle-class millennials adalah masyarakat yang memiliki perilaku dan nilai-nilai yang unik yang disebabkan oleh melekatnya tiga entitas tersebut. Masyarakat urban middle-class millennials merupakan masyarakat muda terbuka (open minded), individualis, dan masyarakat multikultur sehingga memunculkan budaya-budaya baru
Kata kuncinya ada pada masyarakat muda yang terbuka. Keterbukaan ini adalah pintu masuk untuk melihat peristiwa 1965 secara lebih objektif. Tujuannya tidak lain agar bangsa ini memahami dirinya sendiri dengan mempelajari sejarah bangsanya. Terkhusus peristiwa 1965 yang menjadi genosida politik dan tragedi kemanusiaan paling besar sepanjang sejarah bangsa ini yang masih tertutup kabut.
Iqra Anugrah berpendapat bahwa perlu melihat tragedi 1965 dalam rangkaian kekerasan massal yang lain: genosida di Rwanda, pendudukan dan kelaparan paksa di Timor Leste, pembantaian di Kamboja, dan bahkan holocaust Nazi di Jerman. Dari perspektif tersebut, terang sudah bahwa tragedi 1965 juga merupakan bagian dari sejarah kelam pembantaian di berbagai tempat di dunia – kecuali jikalau orang Kiri dianggap sebagai setengah manusia, binatang, atau seorang jalang.
Walaupun ada upaya-upaya politisisasi kembali terhadap peristiwa tersebut tetapi hal itu malah membawa milenials mencari kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Jika tidak diarahkan dengan baik maka yang terjadi bisa saja seperti adopsi simbol-simbol nazisme oleh generasi muda. Hitler dan Nazi-isme yang diadopsi sebagai symbol perlawanan terhadap Yahudi saat ini dan kegagahan Jerman sehingga muncul keinginan menirunya tanpa pengetahuan yang mumpuni dalam melihat sejarah.
Tidak terkecuali peristiwa 1965, maukah kita menelusuri kompleksitas sebuah tragedi kemanusiaan yang dilakukakan oleh komponen-komponen masyarakat dan disponsori oleh negara yang skalanya cukup besar dan luas ke berbagai bidang kehidupan. Asvi Warman Adam dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis pagi 26 Juli 2018 menjelaskan Tiga periode perdebatan historiografi G30S/1965. Periode pertama menurut Asvi meliputi periode perdebatan di seputar siapa dalang peristiwa G30S 1965 yang terjadi pada kurun 1965-1968, periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto yang dimulai sejak 1968 sampai 1998. Pada periode ini pula upaya menghilangkan peran Sukarno dalam sejarah terjadi. Periode ketiga terjadi semenjak berhentinya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Asvi menyebut periode ketiga ini sebagai periode pelurusan sejarah.
Awal tahun 2000 ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden pernah mengajukan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang Partai Komunis Indoneia (PKI) dan penyebaran Komunisme/ Marxisme/ Leninisme, yakni Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang akhirnya menuai protes keras saat itu. Dua alasan pokok atas ide pencabutan Tap MPRS tersebut. Pertama, tidak ada lembaga yang bisa melarang ideologi, karena ideologi berada di dalam pikiran manusia. Kedua, kebenaran sejarah tentang keterlibatan PKI dalam pembunuhan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965, sebagaimana diklaim oleh rezim Soeharto (dan sebagaimana secara sosial diyakini sebagai satu-satunya kebenaran), perlu diperiksa ulang. Namun, dari kedua alasan itu, tidak satu pun yang dijadikan sasaran kecaman dalam aksi-aksi protes tersebut. Argumen utama penolakan ide pencabutan Tap MPRS yang melarang PKI dan ajaran komunisme di Indonesia adalah bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”
Milenial mungkin memiliki budaya literasi yang kurang tetapi keterbukaannya terhadap infomasi akan membawa generasi ini lebih objektif melihat peristiwa 1965. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan siapa dalang dibalik peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat, tetapi jika dicermati secara holistik tidak ada aktor tunggal dalam peristiwa tersebut. Disamping itu sejarah tidaklah hitam dan putih, setiap kelompok memiliki kecacatannya masing-masing dan sudah seyogyanya tidak memengaruhi keseluruhan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara. Mari membaca, jangan hanya berprasangka.