DTPHP Gelar Rapat Evaluasi dan Rencana Kerja Sektor Pertanian

Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Budiar Anwar. (Toski D).

MALANGVOICE – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang menggelar Rapat Evaluasi Kerja tahun 2018 dan rencana kerja tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di hall salah satu rumah makan di Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu (9/1).

Selain dihadiri Plt Bupati Malang, HM Sanusi beserta staf DTPHP Kabupaten Malang, kegiatan tersebut juga dihadiri penyuluh pertanian di bawah naungan DTPHP Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Sanusi mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada sektor pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tani, serta dapat meningkatkan pendapatan petani.

“Saya berharap, penyuluh bisa lebih berinovasi, supaya bisa meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan terhadap petani kita,” ungkapnya.

Sebab, lanjut Sanusi, salah satu indikator ketahanan pangan suatu daerah dari hasil pertanian yang surplus.

“Semakin tinggi surplusnya, itu semakin baik. Kan juga sebagai salah satu indikator ketahanan pangan. Untuk yang lainnya juga akan tetap dilakukan evaluasi, termasuk pendapatan daerah dari sektor pertanian, juga akan tetap kami evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk membangun sinergitas para pelaku pertanian di Kabupaten Malang terutama yang bergerak di bawah naungan DTPHP.

“Di dalam tubuh Dinas Pertanian (DTPHP) itu ada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), THL (Tenaga Harian Lepas), POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman), UPT (Unit Pelaksana Teknis) bersama dengan stafnya masing-masing yang sama-sama berkompeten dan mempunyai peran penting dalam sektor pertanian. Maka dari itu dengan ini, setelah saya 6 bulan juga turut untuk turun langsung ke lapangan, saya juga berharap agar bisa semakin kompak dan bisa menyamakan visi,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Budiar, pihaknya juga memperhatikan kesejahteraan para PPL yang ada di Kabupaten Malang.

“Memang untuk kesejahteraan sekitar 106 PPL yang ada di Kabupaten Malang, masih belum bisa kita akomodir semua. Namun kami tetap memantau, bagaimana kinerjanya di lapangan, kalau memang bagus, kita tak segan untuk merekomendiasikannya agar diangkat menjadi PNS,” pungkasnya. (Der/Ulm)