Legislatif Sidak Kantor BP2D Kota Malang

DPRD Dorong Penyempurnaan UPT BP2D Kota Malang

Audiensi antara BP2D dan Komisi B DPRD Kota Malang. (Istimewa)
Audiensi antara BP2D dan Komisi B DPRD Kota Malang. (Istimewa)

MALANGVOICE – Komisi B DPRD Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) di Block Office Kota Malang, Jumat (19/1). Agenda ini digeber untuk meninjau kinerja jajaran eksekutif.

Dalam kesempatan itu, para wakil rakyat mendengungkan harapan agar BP2D Kota Malang menjadi pilot project pelayanan perpajakan daerah terbaik dan bertaraf nasional. Beberapa catatan dibahas dalam sesi audiensi.

Ketua Komisi B, Arif Hermanto ST, menyebut, salah satu fokus yang harus segera dibenahi dalam waktu dekat, yakni menyangkut penyempurnaan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sebagaimana diketahui, saat ini BP2D telah memiliki lima UPT di lima kecamatan.

UPT tersebut berada di area yang sama dengan Kantor Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun dan Kedung Kandang. Dikatakan, fokus penyempurnaan meliputi segi infrastruktur hingga teknis pelayanan kepada masyarakat.

“Keberadaan UPT yang representatif dan profesional di tiap-tiap kecamatan sangat penting adanya,” seru politisi PDIP ini.

Pihaknya mengaku akan mengoptimalkan hak inisiatif dewan demi mewujudkan hal tersebut. Langkah konkret yang bisa dilakukan di antaranya menunjang melalui Peraturan Daerah terkait hingga pelaksanaan teknisnya.

Diharapkan pada perjalanannya nanti UPT-UPT tersebut bisa berdiri sendiri di kantor yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat. “Sebagai timbal balik atas partisipasi penuh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tentu harus diimbangi dengan pelayanan terbaik pula,” ungkapnya.

Dia menambahkan, legislatif juga bakal membantu mencari solusi untuk peningkatan sarana dan prasarana. Arif menegaskan, salah satu ada sejumlah bangunan aset Pemkot yang bisa dimanfaatkan.

“Kami upayakan bisa ada pelimpahan bangunan aset Pemkot Malang yang layak digunakan sebagai UPT BP2D, seperti misalnya UPT-UPT Dinas Pendidikan. Ini akan kami komunikasikan dengan pihak Pemkot Malang,” tandasnya.(Coi/Aka)