MALANGVOICE – Keberadaan bus sekolah gratis milik Pemkot Malang disorot dewan. Sebab, bus berjumlah 16 unit dinilai belum efektif.
Program bus sekolah dicetuskan kepemimpinan Wali Kota Malang M. Anton, 2015 silam. Semula ada 6 bus sekolah. Kemudian ditambah 10 unit mini bus dengan anggaran Rp 4 miliar, dua tahun kemudian.
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Purwono Tjokro Darsono mengungkapkan, pihaknya telah meminta pemerintah mengkaji ulang keberadaan bus sekolah gratis tersebut. Terutama soal manfaatnya. Meskipun sebagian bus merupakan hasil CSR (corporate social responsibility). Namun biaya operasional dan perawatannya tetap jadi tanggung jawab pemerintah.
“Misalnya satu bus memuat cukup 60 anak tapi yang naik hanya empat atau lima anak, kan itu nggak manfaat artinya. Maka harus dijelaskan lagi manfaatnya,” kata anggota dewan Fraksi Hanura – PKS ini.
Dewan berharap hal ini dapat direspon serius. Tujuannya tidak lain agar pemanfaatan anggaran efektif juga tepat guna. Apalagi saat ini juga tidak sedikit pelajar memanfaatkan jasa transportasi online. Pihaknya juga berharap wacana optimalisasi angkutan kota (angkot) menjadi transportasi pelajar bisa dipertimbangkan.
“Kami menampung usulan sopir angkot yang mengeluhkan pendapatan semakin minim,” pungkasnya.(Der/Aka)