MALANGVOICE – Dua keranda jenazah mewarnai aksi solidaritas puluhan orang yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang Raya di depan Gedung Balaikota Malang pada Selasa (29/6).
Dalam aksi itu, mereka mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus buruh migran di BLK-LN PT CKS yang saat ini mulai memudar. Kekecewaan juga tertuju pada Wali Kota Malang dan anggota DPRD Kota Malang yang seolah tak acuh terhadap permasalahan tersebut.
Hal itu juga disampaikan melalui beberapa poster, salah satunya bertuliskan ‘Pemkot Malang Bobrok Disnaker Abai PT CKS Jahat Buruh Migran Atau TKW jadi Korban’. Ada juga keranda mayat yang bertuliskan ‘Telah Mati Nurani Sutiaji dan DPRD Kota Malang’.
Dua keranda itu diletakkan secara terpisah di depan pintu masuk Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang. Mereka meletakkan itu sambil menyuarakan permasalahan kaburnya lima buruh migran dari lantai empat gedung BLK-LN PT CKS.
“Masalah ini tidak ditangkap Wali Kota. Malah justru berjabat tangan mesra. Pernyataan yang dilontarkan justru terkesan membela PT CKS yang padahal track record di kasus ketenagakerjaan sudah banyak terjadi,” ujar Media Center SBMI Malang, Dian Nuriati di sela aksi.
Apalagi temuan BP2MI juga menunjukkan banyak pelanggaran di sana, ditambah penjelasan Disnaker bahwa BLK-LN itu tidak memiliki izin yang lengkap dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya.
“Itu adalah pemerasan. Eksploitasi yang seolah terus dibiarkan dan tidak terselesaikan sampai sekarang,” tuturnya.
Bahkan pihak SBMI juga sudah menyurati pihak Komisi D untuk menggelar hearing secara terbuka namun tak mendapatkan respon. Hal itu justru menunjukkan jika seolah-olah mendiskreditkan buruh migran.
Diakhir, dari aksi ini diharapkan ada langkah aktif dari Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang beserta pihak kepolisian bisa segera mengusut kasus tersebut.
“Tapi kami melihat sudah mulai menggantung kasus ini. Kami mendesak Wali Kota Malang mengusut tuntas kasus ini. Buktikan bahwa Pemkot Malang dan DPRD berpihak pada rakyat. Kami juga menuntut Wali Kota Malang untuk menggelar debat publik,” ucap dia.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji yang mendatangi massa aksi menyampaikan bahwa secara prinsip berkomitmen bakal menutup izin operasional PJTKI jika memang terbukti melanggar.
“Apa yang saya katakan hari pertama itu formalitas saja. Soal izin, memang sudah legal, resmi. Tapi jika ada temuan baru, misalnya kasus pelanggaran ke calon buruh, Saya bisa tutup. Soal itu bukan domain kami. Masih diselidiki kepolisian,” terangnya.
Oleh karena itu, pria nomor satu di Kota Malang ini berharap massa aksi bisa lebih sabar sebab kasus ini juga masuk dalam prioritas pihak kepolisian untuk diusut.
“Saya tegaskan lagi, kami tidak ada keberpihakan pada siapapun. Kami berpihak kepada kepentingan rakyat. Ketika rakyat tertindas maka, kami terdepan membela rakyat,” tandasnya.(end)