MALANGVOICE – Menjamurnya gedung bertingkat, secara regulasi maupun rekam jejak wilayah sejatinya harus memperhatikan aspek keselamatan serta respons terhadap bencana. Salah satu bentuk responsifitas bencana pada bangunan gedung adalah keamanan bangunan itu sendiri.
Hal ini diungkapkan Analis Bencana BPBD Kota Malang, Mahfuzi. Menurutnya, tidak ada bangunan yang tahan gempa. Oleh karena itu, bangunan yang didirikan khususnya bagi publik harus ramah bencana.
“Bangunan-bangunan seperti sekolah bertingkat, bioskop, mal, stadion olahraga, gedung pertemuan sampai perkantoran terpadu yang dihuni banyak orang harus memiliki kemudahan aksesibilitas untuk menyelamatkan diri atau jalur evakuasi khusus,” kata Mahfuzi, dalam keterangan tertulisnya.
Mahfuzi juga menjelaskan, respons tak hanya berlaku pada jenis bencana gempa saja. Melainkan berlaku pula bencana seperti kebakaran, banjir, angin puting beliung hingga tanah longsor. Pengawasan dari pemerintah daerah mutlak dilakukan dalam upaya mengetahui level responsibilitas bangunan tersebut.
Penerapan dan pemberlakuan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Kota Malang adalah salah satu bentuk pengawasan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Tak hanya itu, usulan sertifikasi terhadap bangunan publik layak bencana turut pula diwacanakan.
“Kalau SLF kan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Nah kalau sertifikat layak bencana substansinya ke arah mitigasi,” urai alumnus Magister Sipil Hidro Universitas Brawijaya ( UB) ini.
“Kedua sertifikasi ini punya kesamaan dalam hal pengujian instrument keamanannya. Bedanya hanya pada obyek. Sementara sertifikasi layak bencana fokus pada bangunan hotel saja,” imbuhnya.(Der/Aka)