MALANGVOICE – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang diproyeksikan sebagai pilot project atau role model dalam realisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ini seiring penandatanganan pakta integritas Selasa (31/10). Sejumlah awak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di Office Block Pemkot Malang turut serta menyatukan komitmennya untuk mewujudkan instansi birokrasi yang bersih, sehat dan anti rasuah.
Penandatanganan tersebut diikuti tatanan pejabat struktural hingga jajaran staf dengan diakomodir PT Global Media Solution. Prosesi ini sekaligus membuktikan upaya BP2D yang kian meneguhkan komitmen mempertahankan Zona Integritas Anti Korupsi.
Upaya tersebut bukan saja dilakukan baru – baru ini. Sejak masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), berbagai program inovatif dan terobosan demi terobosan telah dilakukan.
Drs Agung Pramono PW MSc selaku konsultan profesional yang menjadi narasumber materi terkait Zona Integritas, membeberkan tahapan serta indikator proses dan hasil apa saja yang harus dipenuhi sebuah instansi untuk kemudian dinyatakan lulus atau tidaknya sebagai WBK-WBBM.
Para petugas pajak daerah pun menyimak paparan Agung secara serius. “Tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam memilih OPD untuk dijadikan role model. Klasifikasi serta indikatornya beragam dan menyeluruh,” tutur Agung yang juga dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) itu.
Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, merespon, amanah ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan besar dalam menjalankannya. Sebagai role model, lanjutnya, notabene menjadi contoh bagi instansi dan OPD lain.
“Akan tetapi di sisi lain juga diperlukan konsistensi dan komitmen penuh untuk mewujudkannya,” ungkap Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.(Coi/Aka)