MALANGVOICE – Sejumlah aktivis Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Jalan LA Sucipto, Senin (10/7). Kedatangan mereka dalam rangka hearing terkait sejumlah permasalahan kesehatan di Kota Malang.
Sejumlah poin penting menjadi komitmen dari hasil pertemuan itu. Terkait sistem rujukan dan masalah kamar penuh di Rumah Sakit, Dinkes merencanakan akan ada aplikasi data terpadu di setiap fasilitas kesehatan.
Aplikasi ini untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Data terpadu ini memungkinkan untuk mengetahui jumlah pasien, tenaga, dan fasilitas pada hari pelayanan, sehingga rujukan dapat tepat sasaran.
“Bersama MCW, sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan hingga tingkat kelurahan akan ditingkatkan,” kata Badan Pekerja MCW, Bayu Diktiarsa.
Selain itu, Dinkes juga akan melakukan pembinaan secara maksimal terhadap penyelenggara fasilitas kesehatan sesuai kapasitasnya. Informasi dan sosialisasi mengenai alur Surat Pernyataan Miskin (SPM) juga akan ditingkatkan.
Poin penting lain, yakni Dinkes akan mengajukan peningkatan anggaran pada tahun anggaran 2018. Kepala Dinkes, Asih Tri Rachmi Nuswantari, juga merespon sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan MCW.
“Untuk warga miskin, saat ini APBD sudah mengcover 26.646 peserta PBI APBD. Terkait obat – obatan, ada juga yang tidak ditanggung BPJS yang tidak masuk di Formularium Nasional (FORNAS),” urainya.