Yoyok: Alokasi Dana Desa Bukan Program Petahana

0
67
Yoyok Pandan Hartoyo

MALANGVOICE – Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan ke seluruh desa merupakan program pemerintahan Jokowi, sebagai pelaksanaan UU Desa, bukan pemberian mantan bupati, apalagi anggaran dari calon bupati.

Pernyataan itu ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDIP, Yoyok Pandan, dalam rilis yang diberikan kepada MVoice.

“Dana desa itu bukan uangnya mantan bupati atau calon bupati. Itu uangnya rakyat yang dianggarkan Pemerintah Jokowi, sebagai amanat UU Desa. Jadi salah kalau dikatakan, bila tidak memilih petahana, anggarannya tidak turun,” ungkap Yoyok.

Sementara itu sejumlah mantan pejabat Pemkab Malang rame-rame boyongan mendukung Paslon nomor urut 2, Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi (Dewi Sri), yang diusung PDIP.

Mantan pejabat yang mulai aktif membantu kampanye Dewi Sri, antara lain mantan Camat Sumbermanjing Wetan, Suprihadiono, mantan Asisten I, Sriharianto, dan mantan Kadispora, Yogie.

Mereka mengajak serta keluarga dan mantan stafnya untuk terlibat aktif mengajak konstituen mendukung pasangan Dewi Sri.

Suprihadiono yang menjabat sebagai camat selama 6 tahun itu mengaku kecewa dengan sejumlah program bupati lama yang cenderung hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, terutama program kuningisasi bangunan pemerintah yang tidak jelas manfaatnya.

“Istri saya yang paling kecewa. Sehingga dia ikut serta turun blusukan menemui warga sembari meminta maaf, karena pernah menjadi jurkam pada Pilkada 5 tahun lalu,” tegasnya.

Hal yang sama juga dilakukan Sriharianto dan Yogie, yang merekrut relawan dan mendirikan posko pemenangan Dewi Sri di sejumlah wilayah.

“Ada banyak mantan pejabat yang mendukung program Sangahanyar yang diusung Dewi Sri, utamanya masalah pendidikan dan pengobatan gratis yang selama ini tidak pernah terwujud,” timpal Yogie.

Tak hanya program pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan juga dinilai mengecewakan.

Yogie juga meyakini, seluruh PNS Pemkab Malang yang jumlahnya 12 ribu lebih akan bersikap rasional dalam menentukan pilihannya pada 9 Desember mendatang.