MALANGVOICE – Jumat (3/3), di Grand City Ballroom Hotel Grand Mercure, diselenggarakan Forum Sinergitas “RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan RPJMN 2015-2019”), dihadiri 38 walikota/bupati di Jawa Timur, Ketua DPR RI, Ketua Banggar DPR RI, anggota DPR Dapil Jawa Timur dan para Ketua DPRD.
Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam sambutannya menyampaikan, forum sinergitas yang dilakukan Jatim ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dan bisa ditiru provinsi lain.
“Kami menyambut baik prakarsa dari DPRD Jatim. Ini tradisi baru dalam menyusun RPJMD dengan melibatkan seluruh stakeholder. Gubernur, bupati walikota, bersama DPRD dan DPR RI serta Bappenas, ikut membahas sinergitas RPJMD dan RPJMN,” jelas Novanto.
Sementara Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, sebagai nara sumber forum, menekankan pentingnya peningkatan daya saing Jatim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena melihat perkembangan di era global yang semakin kompleks. Jika daya saing bisa ditingkatkan, berbagai peluang di pasar global bisa dimanfaatkan optimal.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur, ada empat strategi untuk meningkatkan daya saing Jatim, yakni stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.
Soal strategi makro ekonomi, misalnya, Pakde menjelaskan peran penting Jatim terhadap perekomomian wilayah lain di Indonesia. Secara geografi politik, dan geógrafi ekonomi, posisi Jatim sebagai center of gravity di Indonesia. Posisi ini yang membuat Jatim unggul dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 persen, di atas nasional yang hanya 5,02 persen.
Strategi lain yang juga diterapkan untuk memperkuat makro ekonomi adalah membentuk “Atase Perdagangan Dalam Negeri”, berupa Kantor Perwakilan Dagang (KPD).
Saat ini sudah beroperasi 26 KPD Jatim di berbagai provinsi. Dampaknya sudah bisa dilihat, yakni meningkatnya kinerja perdagangan Jatim yang pada tahun 2016 mencapai Rp. 100,56 triliun. “Perdagangan dalam negeri kita bagus 20 persen lebih. Perdagangan Jatim dengan ASEAN surplus 890.471 ribu US dollar. Pertama kali surplus dengan Singapura,” jelasnya.
Dengan PDRB Jatim sebesar Rp. 1.855,04 triliun, Jatim memberi sumbangan sebesar 14,95 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp. 12.406,80 triliun. Dari total PDRB Jatim, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar yakni sebanyak 28,92 persen, dilanjutkan perdagangan mencapai 18 persen, dan pertanian sebanyak 13,31 persen. Itu menandakan bahwa industrialisasi saat ini sudah menjadi lokomotif pembangunan Jatim.
Di bidang pemerintahan dan tata kelembagaan, Pemprov Jatim menempuh strategi melakukan formulasi reformasi birokrasi melalui regulasi, sumber daya manusia atau leadership, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat.
Selain itu, pembangunan pelabuhan dan bandara juga menjadi bagian penting dalam memperkuat infrastruktur di Jatim. “Pertumbuhan ekonomi ditopang pelabuhan dan bandara. Seperti Juanda bisa diperbesar kapasitasnya (terminal 3). Abdulrahman Saleh Malang juga bisa jadi bandara internasional. Juga dilakukan pengembangan bandara di Bawean, Trunojoyo, Belimbingsari, Kangean, Masalembo, dan Tulungagung,” pungkas Pak De Karwo.
Sementara Wali Kota Malang, HM Anton, menilai sinergitas seperti ini juga peelu dibangun di tingkat provinsi dan tingkat kota. Sehingga keselarasan mata rantai perencanaan bisa terbangun dari pusat hingga tingkat kota/kabupaten.
“Termasuk permasalahan2 yang butuh penanganan secara berjenjang dapat dikonkritkan solusinya. Seperti yang diungkapkan Pak De Karwo, terkait issue kekinian atas jalan provinsi dan jalan nasional yang rusak, warga tahunya itu ada di wilayahnya (kota/kabupaten), namun tidak bisa tertangani. Ini harus ada solusi, “ujar Abah Anton.