MALANGVOICE – Sejumlah aktivis Kota Malang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Kamis (16/3). Mereka mendesak pengusutan tuntas pada kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang melibatkan banyak tokoh.
Korlap aksi, Irwan Lukman, mengatakan, selain menyebabkan kerugian negara, kasus itu berdampak pada berbagai aspek. Dia menyebut, dampak lain yakni tidak tercukupinya blangko e-KTP.
“Akibatnya, lamanya proses mendapatkan e-KTP hingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP. Buruknya pelayanan dan penyediaan e-KTP menjadi celah bagi oknum birokrat/non-birokrat lokal untuk memungut biaya secara liar,” tandasnya.
Akibat pengurusan e-KTP yang tak kunjung selesai, masyarakat juga kerepotan dalam, misal mengurus SIM, paspor, tiket kereta, dan lain-lain hingga kesulitan ketika akan melakukan pencoblosan pada momen Pilkada.
“Korupsi bukanlah permasalahan elit semata, masyarakat sebagai pihak yang terdampak perlu menyadari kerugian-kerugian dari kejahatan tersebut,” lanjutnya.
Atas sejumlah kerugian itu, dia menuntut agar orang-orang yang terlibat segera diseret ke proses hukum. Selain itu, dia meminta pejabat yang terlibat segera dicopot.
“Presiden harus tegas mendukung penuh upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP, stop kriminalisasi KPK,” pungkasnya.