MALANGVOICE – Polemik mengenai perpanjangan kontrak karya PT Freeport di Papua juga mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.
Ia menyarakan kepada pemerintah agar memperhatikan tiga hal pokok jika akan meneruskan kerjasama dengan perusahaan asal Amerika itu.
Pertama, pemerintah harus tegas, agar negara lebih diuntungkan dengan kontrak itu, baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.
“Kedua, pemerintah juga harus berkomitmen kepada AS agar kedaulatan NKRI bisa tetap terjaga dengan menjadikan Papua bagian dari negara ini,” kata Yusril, beberapa menit lalu.
Ketiga, yang penting dilakukan dalam perpanjangan kontrak adalah membuka kesempatan kerja dalam negeri yang luas, khususnya bagi warga masyarakat Papua.
“Sehingga dari segi aspek sosial ekonomi, masyarakat sekitar bisa terpenuhi,” tandasnya, di sela konferensi pers jelas pembukaan Mukernas PBB, di Hotel Savana, Kota Malang, beberapa menit lalu.
PBB sendiri tidak pernah anti terhadap perusahaan asing yang akan berinvestasi, namun harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip itu.
“Pemerintah harus betul-betul menimbang-nimbang untung ruginya dalam masalah Freeport ini,” tegasnya.
Ditambahkan Yusril, ketika Presiden Soekarno membuka konsesi dengan PT Freeport di Indonesia, tujuannya untuk mengusir Belanda dari Tanah Air.
“Hal ini tidak pernah diungkap secara tertulis, namun bisa dimaknai secara kontekstual. Inilah yang harus ditangkap presiden kita saat ini, apakah mampu memaknai hal itu atau tidak,” pungkasnya.