MALANGVOICE – Anggota DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban, berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersinergi dalam menangani penyandang difable dan lansia.
Dikatakan, masalah penyandang disabilitas dan lansia tidak bisa dipasrahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) semata. Namun, SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, dan beberapa dinas terkait bisa menyelaraskan programnya.
“Misalkan dalam membangun fasilitas publik, Dinas PU harus bersinergi dan juga Dinas Kesehatan bisa mensinergikan programnya,” kata Nanda, beberapa menit lalu.
Tak hanya itu. Pemenuhan satu persen penerimaan tenaga kerja dari penyandang difable, juga harus diperhatikan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai bentuk menjalankan amanah undang-undang
“Termasuk pemenuhan hak-hak politik dan hak lain yang melekat pada penyandang difabel juga harus diperhatikan dengan baik,” tuturnya.
Politisi Partai Hanura ini, beberapa waktu lalu mengunjungi Flinders University melihat program yang sedang direalisasi di Kota Malang.
Sedangkan hari Kamis (3/11) besok, ia mewakili Kota Malang menghadiri undangan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional di Istana Negara.
“Kota Malang ini sudah menjadi contoh nasional bagaimana pelayanan dan pemenuhan hak penyandang difable melalui payung hukum berupa perda dan juga sarana dan prasarana yang mendukung,” pungkasnya.-