MALANGVOICE – Ketidakmauan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, untuk menyalurkan Dana Desa (DD) untuk 19 desa menarik perhatian Malang Corruption Watch (MCW). MCW menemukan beberapa program desa terhambat gara-gara DD tidak cair.
“Kami menilai wali kota batu tidak memiliki itikad baik untuk mengembangkan 19 desa sehingga masyarakatnya sejahtera,” ungkap badan pekerja MCW Divisi Advokasi, M Taher Bugis, dalam konferensi persnya, beberapa menit lalu.
MCW mengaku sudah bertemu dengan beberapa perangkat desa yang menunggu realisasi pencairan dana desa. Bahkan, 19 desa ini telah siap mengelola DD yang terkonfirmasi dalam APB-Desa yang ditargetkan tiap desa tersebut.
“Anggaran DD tahun 2015 di Kota Batu adalah Rp 5,8 miliar, lalu tahun 2016 mendapat Rp 14 miliar. Sampai sekarang dananya apakah masih di pusat atau sampai di rekening Pemkot, namun di desa belum menerima,” tambah Taher.
Sehingga wali kota dinilai tidak mau mengakomodir desa agar dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemdes, serta meningkatkan saya saing desa.
“Untuk mempercepat pencairan DD ini, harusnya wali kota membuat Perwali. Karena Perwali ini menjadi salah satu persyaratan sebagai petunjuk teknis, selain Perda APBD yang sudah ada,” tandas Taher.