MALANGVOICE – Wawali Kota Malang, Sutiaji, mengaku masih menunggu keputusan dari pusat terkait tarif dari jasa transportasi berbasis online.
Usai melakukan video conference yang diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia, Selasa (21/3), Sutiaji membeberkan masih ada kendala di Permenhub 32 Tahun 2016.
“Memang di 11 poin itu belum disebutkan. Tadi masih ada tarik ulur terkait penetapan tarif. Ada yang minta diserahkan provinsi dan pusat langsung,” kata dia.
Sutiaji menegaskan, Pemkot Malang tak punya kewenangan mengatur hal itu. Ia meminta kesabaran dari para angkot konvensional maupun online untuk menunggu hasilnya.
“Sekali lagi kami tak punya otoritas mengatur tarif, tapi kami sudah mengusulkan saja dan sudah disampaikan,” singkatnya.
Ke depan ia berharap apabila peraturan itu sudah berjalan, semua bisa diterima dengan baik. “Kami tangkap hal ini sangat bagus. Semoga setelah itu bisa patuh pada aturan,” tutupnya.