MALANGVOICE – Terkait temuan MCW (Malang Corruption Watch) tentang sepuluh kontraktor bermasalah yang kerap tangani proyek Pemerintah Kabupaten Malang, Komisi B DPRD setempat angkat bicara.
“Dari pihak Dinas harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan proyek pembangunan itu,” jelas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo, kepada MVoice.
Laki-laki yang biasa disapa Kus ini menjelaskan, yang harus diperhatikan terutama adalah kualitas gedung. Mulai dari jumlah bahan yang digunakan hingga kesesuaian dengan perjanjian.
“Misalnya untuk jumlah semen, bata dan baja yang digunakan. Harus disesuaikan, dengan perjanjian,” jelasnya saat ditemui di ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Malang, hari ini.
Menurutnya hal ini harus dikontrol dengan ketat, mulai dari proses pembangunan, hingga penyerahan dan batas perawatan.
“Dinas harus segera bertindak terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebab dikhawatirkan ada resiko ketika kelas digunakan. Bisa jadi bangunannya ambrol dan memakan korban,” jelasnya.