Soal Bongkar Tembok Tugu, Sikap DPRD Terbelah Tiga

0
72

MALANGVOICE – Sikap Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, yang menolak keras rencana pembongkaran tembok pagar Alun-alun Tugu, ternyata tidak diikuti semua fraksi yang ada di dewan.

Di antara wakil rakyat itu ada yang menolak keras pembongkaran tembok, ada yang sepakat, ada juga yang masih ragu-ragu.

Di antata fraksi yang tegas menolak pembongkaran adalah Fraksi PDI Perjuangan. Sekertaris Fraksi, Hadi Susanto, menjelaskan, penolakan didasarkan pada alasan bahwa tembok itu sudah bagus dan pembangunannya menelan biaya.

“Sikap fraksi menolak pembongkaran pagar tembok karena itu simbol pemerintahan,” kata Hadi.

Sama halnya Ketua Fraksi Demokrat, Heri Subianto, juga menegaskan penolakannya. “Buat apa itu dibongkar, kami menolak upaya itu, karena unsur positif adanya pagar itu lebih banyak dari pada negatifnya.

Sementara Ketua Fraksi Nurani-Keadilan dari Partai Hanura dan PKS, Ya’qud Ananda Gudban, justru mendukung langkah Wali Kota Malang, HM Anton, membongkar tembok Tugu. Ia berpandangan, ekses negatif adanya tembok itu sangat besar, sehingga terjadi seperti remaja ciuman di taman itu.

“Saya kira pak wali harus tegas dengan keputusannya, kalau memang mau bongkar, kami dukung, karena manfaatnya lebih banyak dari mudharatnya,” kata Nanda.

Setali tiga uang, ketua Fraksi PKB, M Sahmawi, juga mendukung pembongkaran tembok dengan alasan estetika. Ia memandang Taman Tugu lebih baik tanpa tembok pagar beton, dan lebih alami tembok dari tumbuhan.

Hal yang sama juga diungkap Wakil Ketua Fraksi PAN, Subur Triono. Ia mempersilahkan eksekutif membongkar tembok itu jika manfaatnya lebih besar. “Silahkan saja, kalau memang manfaatnya dipandang lebih besar,” kata dia.

Sementara fraksi yang masih ragu dalam menilai kasus itu adalah Fraksi Golkar dan Gerindra. Merka masih melakukan kajian dengan menimbang manfaat dan mudharatnya.

“Kami masih melakukan kajian mas, secara resmi fraksi belum bersikap,” kata Ketua Fraksi Golkar, Sukarno.

“Saat ini saya memandang belum perlu dibongkar, tapi itu bukan sikap resmi, karena fraksi Gerindra masih melakukan kajian,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Salamet.