MALANGVOICE – Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi ketat diawali sejak pertengahan Januari lalu, kini lengkap sudah formasi tenaga bantu non-ASN (Aparatur Sipil Negara) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Sebanyak 49 orang dinyatakan lolos seleksi.
Secara terbuka, tahapan dilaksanakan mengacu Peraturan Walikota (Perwal) No 51 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum. “Semua tahapan seleksi telah dilalui seluruh peserta. Kami lakukan rekrutmen sesuai prosedur dan mengacu juknis yang sudah ditetapkan,” kata Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.
Dari total 2.135 pelamar yang memasukkan berkas pendaftaran hingga 16 Januari 2017, jumlah sebanyak itu mengerucut lagi menjadi 700 pelamar yang lolos seleksi tahap awal lalu mengikuti tes potensi akademis (TPA) dan psikotest di GOR Ken Arok, pada 21 Januari lalu.
Setelah penyaringan melalui hasil tes tulis tersebut, pada 25 Januari lantas diumumkan 167 peserta dinyatakan lolos ke tahapan berikutnya untuk mengikuti tes wawancara dan penilaian penentuan akhir (Pantukhir) pada Kamis (26/1).
Sehari berselang, terjaring 49 nama untuk mengisi formasi final tenaga bantu non-ASN di SKPD yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu. Formasi baru ini diproyeksikan meliputi tenaga Pendaftaran dan Pendataan Pajak (PPP), Pengelola Wajib Pajak (PWB), Pengolah Data Penagihan (PDP), Pengelola Data Keberatan Pajak (PDKB), Pengolah Data Pemeriksaan Pajak (PDPP), Pengelola Kesadaran Wajib Pajak (PKWB) dan Pengelola Teknologi Informasi.
Mulai Rabu (1/2), mereka sudah resmi bertugas setelah sebelumnya pada hari Senin (30/1) mendapat pengarahan dan pembekalan. Tak butuh waktu lama untuk adaptasi, karena pada dasarnya, mereka yang direkrut memang sudah memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan.
Betapa tidak, selain mengacu hasil TPA, psikotest dan wawancara, faktor pengalaman kerja di bidang perpajakan menjadi salah satu aspek pertimbangan. “Ketika resmi dikontrak nanti, para pegawai baru tidak membutuhkan masa adaptasi yang panjang sehingga bisa langsung tune in dengan pola kerja BP2D yang memang menuntut gerak cepat dan efektifitas ketika ditempatkan di formasi manapun,” tandas Ade.
Kepada mereka yang berhasil lolos seleksi dan resmi direkrut, Ade yang dikenal sebagai tokoh Aremania dan juga tokoh pemuda nasional memberikan ucapan selamat. “Selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga BP2D Kota Malang. Setelah menyisihkan ribuan pelamar lain, ayo tunjukkan bahwa Anda semua memang layak bergabung dengan kami untuk mewujudkan pelayanan prima buat masyarakat,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Pun demikian dengan yang belum berhasil lolos seleksi, pihak BP2D tetap menyampaikan apresiasi setinggi mungkin. “Kami dengan sangat menyesal menyampaikan permohonan maaf bagi pelamar yang belum dapat bergabung bersama kami dalam rangka pelayanan prima di bidang pajak daerah. Serta kami ucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari masyarakat terhadap rekrutmen yang kami gelar ini,” sambung Sekretaris BP2D Kota Malang, M Toriq.
Rencananya, para tenaga bantu non-ASN ini masih akan mendapatkan pelatihan bina fisik dan mental guna menanamkan prinsip kedisiplinan, kekompakan dan etos kerja tinggi ketika menjalankan tugas sebagai petugas pajak daerah. Dalam hal ini, pihak BP2D menggandeng satuan Marinir TNI Angkatan Laut (AL).
“Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kadar kedisiplinan pegawai baru serta memupuk rasa solidaritas diantara mereka,” lugas Toriq.
Semangat berlipat diusung para tenaga bantu non-ASN pada hari pertamanya bertugas.
“Sangat bersyukur akhirnya saya bisa lolos penjaringan seleksi dari ribuan pelamar. Perjuangan yang tak mudah dan kepercayaan dari pihak BP2D ini harus saya bayar dengan kinerja terbaik dalam team work dan penuh tanggungjawab,” ujar Helys Susanto, tenaga bantu non-ASN baru yang mengisi formasi PDPP.
Sebelumnya, usulan agar BP2D segera melakukan penambahan armada muncul dari DPRD Kota Malang. Dari hasil inspeksi Komisi B ke Kantor BP2D dan sampling UPT Kedungkandang kala itu, diantara kebutuhan yang paling mendesak adalah tambahan personil seiring adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di lima kecamatan.
“Tentu saja untuk menjalankan dan memaksimalkan potensi tiap UPT yang baru saja dibentuk, maka dibutuhkan pula jumlah personil yang memadai. Personil inilah yang nantinya berperan sebagai ujung tombak pelayanan BP2D,” tutur Ketua Komisi B, Drs Abdul Hakim.