MALANGVOICE – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, meminta SKPD pengguna Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) sering bekonsultasi kepada kementerian.
Ia menyayangkan besarnya Silsa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) dana itu yang mencapai Rp 100 miliar.
“Sangat disayangkan, karena dinas terkait tidak berani menggunakan anggaran itu, jadi tidak dipakai masyarakat,” kata Hakim, kepada MVoice, beberapa menit lalu.
Diakuinya, penggunaan DBHCT dibatasi aturan hukum yang cukup ketat, namun bukan berarti hal itu menjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Atau dana itu serahkan saja pada dinas yang mampu menyerapnya agar Silpa tidak besar,” tuturnya.
Ia berharap tahun ini dana DBHCT bisa dimanfaatkan warga dengan baik dan tidak selalu menjadi Silpa dalam jumlah yang signifikan.