MALANGVOICE – Rekomendasi DPRD Kota Malang selama ini kerap diabaikan pihak eksekutif. Sejumlah rekomendasi seperti jalur satu arah di Jalan Mayjen Panjaitan, rekomendasi pembangunan Pasar Dinoyo, dan sebagainya, seolah tak pernah digubris.
Menanggapi itu, Ngesti Dwi Prasetyo dari PP Otoda Universitas Brawijaya (UB), menegaskan, sikap pemerintah terlalu angkuh, dengan mengabaikan rekomendasi dewan seperti itu.
Padahal, dalam konteks pemerintahan, dimana ada legislatif dan eksekutif, sinergitas sangat dibutuhkan dalam rangka check and balances.
“Kalau harmonis saya bisa bilang iya, tapi kalau sinergi saya kira belum, karena selama 2,5 tahun kepemimpinan wali kota, rekomendasi Dewan belum ada satupun yang dilaksanakan,” kata Ngesti, beberapa menit lalu.
Menurutnya, jika pengabaian akan rekomendasi terus dilakukan, maka hak-hak rakyat yang tercederai tidak bisa di follow up dengan baik, sehingga Dewan harus lebih tegas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, dengan menggunakan hak bertanya dan hak angket.
“Pemerintah bisa ditanya, kenapa rekomendasi Dewan selalu diabaikan, jika tidak ada jawaban, bisa dilakukan angket,” bebernya.
Ia mencontohkan pada kasus Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing, harusnya eksekutif hadir sebagai penengah masalah, sehingga tidak berlarut seperti ini.
“Fungsi rekomendasi itu adalah membantu menyelesaikan masalah itu,” tukasnya.