MALANGVOICE – Direktur Good Governance Activator Alliance (GGAA), Sudarno, merasa gerah dengan perilaku anggota DPRD Kota Batu yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Bali.
Menurutnya, kunker ke Bali meninggalkan pekerjaan besar, yakni RAPBD 2016 belum tuntas. Sedangkan kunker ke Bali tujuannya belajar bagaimana penyusunan APBD bisa cepat dan tepat waktu, ini tidak substantif.
“Ini sangat disesalkan, tidak ada yang memihak rakyat,” ungkap Darno, sapaan akrabnya.
Ia menilai DPRD tidak responsif dan tidak punya empati kepada masyarakat. Seharusnya DPRD memberikan tekanan kepada eksekutif, dan bisa membuat hak angket, bukannya kunker ke Bali.
“Persoalan RAPBD tak selesai bukan persoalan teknis, akan tetapi lebih pada good will dan political will dari pemerintah, karena Permendagri No 52 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016 sudah ada,” imbuh Darno.
Kondisi tidak disahkannya RAPBD 2016 dengan cepat akan membawa kemungkinan buruk dengan penggunaan APBD 2015 pada tahun depan sesuai Permendagri itu.
“Ini permasalahan serius yang mengancam warga Kota Batu. Yang dirugikan masyarakat, bukan pejabat,” tandasnya.-