MALANGVOICE – Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya (UB), Ngesti Dwi Prasetyo, menyatakan, perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan usaha pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran dan efisiensi koordinasi yang selama ini kurang maksimal.
Berdasar pengamatannya selama ini, banyak program tidak sinkron antar SKPD dan harusnya bisa masuk dalam satu rumpun, sehingga upaya peleburan merupakan jalan keluar.
“Memang kalau dilihat, peleburan SKPD ini secara filosofis untuk menambah efisiensi itu, karena hal itu merupakan problem klasik pemerintah daerah,” kata Ngesti, beberapa menit lalu.
Ia mencontohkan, peleburan antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) sudah dilakukan daerah lain dan tidak ada masalah dengan hal itu.
“Justru Kota Malang ini saya lihat malah ketinggalan, daerah lain sudah,” tuturnya.
Terkait dampak perampingan SKPD pada pejabat eselon II dan III, Ngesti berpendapat, hal itu seharusnya dimaknasi positif oleh kepala daerah, pasalnya mereka akan memiliki banyak pilihan pejabat yang akan mengisi posisi SKPD tertentu.
“Selama ini, dengan jumlah pejabat eselon II yang terbatas dan jumlah SKPD yang banyak, wali kota hanya bisa merotasi saja, nah dengan adanya perampingan SKPD, kepala daerah memiliki pilihan. Meski diakui ada pejabat yang harus non job, tapi itu kan karena pekerjaan mereka selama ini gak maksimal,” urai Ngesti.
Yang lebih penting, kata Ngesti, perampingan dan pengambilalihan kewenangan beberapa dinas oleh pemerintah pusat secara prinsip tidak bertentangan dengan konsep otonomi daerah, malah akan mempermudah integrasi.
Seperti take over Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), harus dilakukan, karena beberapa daerah ternyata tak mampu mengurus pelayanan administrasi dengan baik.
“Pengurusan KTP, KK dan akte, itu bentuk pelayanan dasar, yang di beberapa daerah abai akan hal itu, sehingga perlu di take over pusat, agar bisa terinegrasi dengan baik,” tegasnya.