MALANGVOICE – Rencana aksi demo besar-besaran sopir angkutan umum pada Senin (18/9) di depan kantor DPRD Kota Malang diantisipasi pihak kepolisian.
Bertempat di ruang eksekutif Polres Malang Kota, Sabtu (16/9), jajaran polisi, TNI yang diwakili Kodim 0833, Dishub dan instansi lain membahas kesiapan jelang mogok massal itu. Mereka mengadakan rapat koordinasi secara tertutup sejak pagi.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi. Serta mempersiapkan langkah terjelek kalau demo itu terjadi,” kata Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan.
Dalam rapat itu dibahas pula jumlah anggota gabungan yang diterjunkan. Meliputi polisi, TNI, Dishub dan Satpol PP. Jumlah kendaraan untuk mengangkut masyarakat serta jalur alternatif.
Hasibuan menambahkan, aksi demo seperti itu sebaiknya dipikirkan ulang mengingat banyak hal menjadi imbas apabila demo angkot dilanjutkan. “Kalau bisa ya dibicarakan masalahnya apa. Nanti kami juga rencanakan bertemu sopir angkot. Mendingan tidak usah demo lah,” tegasnya.
Seperti diketahui, surat aksi demo tersebut ditujukan pada Kapolres Malang Kota pada Jumat (15/9). Aksi mogok massal itu memprotes adanya angkutan berbasis aplikasi online.
Aksi itu rencananya digelar pada Senin (18/9) di sekitaran Stasiun Kota Baru Malang serta di depan kantor DPRD Kota Malang seperti aksi yang pernah digelar sebelumnya.(Der/Yei)