MALANGVOICE – Jika tidak ada aral melintang, pada pertengahan April, proyek 100 hari kerja bupati baru berupa pembangunan 673 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan rampung. Saat ini pengerjaannya tinggal 20 persen.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Sri Pudji Lestari mengatakan, proyek yang dikerjakan sejak Februari lalu itu sedikit terhambat karena banyak pemilik rumah yang menghitung hari bail sebelum memulai pengerjaan. Kebiasaan ini memang masih berlaku di beberapa pedesaan di wilayah Kabupaten Malang.
“Cari hari baik dulu, sehingga nggak bisa dibangun serempak,” kata perempuan yang akrab disapa Yayuk itu.
Rutilahu merupakan proyek bedah rumah untuk rumah tidak layak huni. Parameter yang dipakai Dinsos antara lain kondisi dinding rumah masih gedek (anyaman bambu), lantai tanah dan juga pemiliknya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Alokasi anggaran tiap rumah Rp 10 juta. tidak diberikan perorangan tetapi ke kelompok yang terdiri dari 10 orang. Anggaran per kelompok itu kemudian dipakai sesuai kebutuhan.
Jadi ada yang renovasinya nggak sampai Rp 10 juta, ada yang lebih. Jadi istilahnya gendong indit. Ada juga yang ditambahkan dengan dana pribadi, jadi sebelumnya mereka sudah nyelengi,” urai dia panjang lebar.
Dari data penerima bantuan Rutilahu, ada tiga kecamatan penerima terbanyak yaitu Dau sebanyak 154 rumah, Jabung 150 rumah dan Tumpang 150 rumah.