MALANGVOICE – Program Smart City menjadi impian semua daerah, tidak terkecuali Pemkot Batu. Meski demikian belum banyak daerah menerapkan program berbasis teknologi tersebut.
Pemkot Batu kemudian menggelontor anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tahap awal. Anggaran itu nantinya digunakan untuk pengadaan sarana prasarana berupa perangkat komputer, dan sebagainya.
Kepala Bidang Infrastrutktur Jaringan TIK dan Aplikasi Dinas Kominfo, Adiek Iman Santoso, mengatakan, target awal bisa dijalankan Bulan Maret, tapi karena gagal lelang kedua kalinya, sehingga penerapannya mundur.
Nantinya ada lima tahap dalam penerapan Smart City. Mulai penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, penyelarasan proses kerja di seluruh SKPD, pengembangan portal web, dan penerapan aplikasi yang terintegrasi bersama.
“Semuanya sudah disiapkan, terkendala proses lelang saja. Untuk besaran yang dihabiskan nantinya menyesuaikan. Ini kan baru tahap pertama,” kata dia, saat berbincang dengan Mvoice.
Dikatakan, Smart City merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan sebagai sarana informasi pengelolaan sumber daya alam dan manusia di Kota Batu dalam mendukung pelayanan publik yang akuntabel dan partisipatif.
“Saat ini baru penyediaan pusat kendali (command center). Tujuan program Smart City tidak lain mewujudkan e-Government. Semua SKPD nantinya tergabung dalam Smart City,” jelas dia.
Ada 80 titik dari target awal sebanyak 100 titik. Tersebar di SKPD, desa/kelurahan, kecamatan, dan Forkompinda. Masing-masing titik terdapat satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya. Sedangkan pusat kendali berada di Balai Kota Among Tani.
“Nanti pengelolaannya satu pintu. Ada operatornya setiap titik. SDM nya akan dilatih dengan materi yang sudah disusun. Tidak semua ASN bisa dalam hal ini, sehingga perlu ada seleksi,” papar dia.
Selain itu, nantinya juga akan dilengkapi dengan aplikasi lapor. Hal ini bertujuan supaya ada partisipatif dari masyarakat. Ia mencontohkan, semisal masyarakat melaporkan jalan berlubang melalui aplikasi mobile. Setelah laporan tersebut masuk ke command center, oleh petugas akan diarahkan ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Masyarakat juga bisa melapor melalui saluran telephone yang terhubung langsung dengan pusat kendali.
“Setiap SKPD nanti ada Unit Reaksi Cepat (URC). Setelah menerima laporan masyarakat, URC ini akan turun ke lapangan. Untuk SOP nya tergantung setiap SKPD, masalah di setiap SKPD berbeda, termasuk cara penanganannya,” tuturnya.
Ditambahkan, fokus awal penerapan Smart City di sektor pertanian. Nantinya Dinas Pertanian mempersiapkan tim untuk mendampingi petani. Dalam Smart City nanti akan dilengkapi aplikasi pertanian, kanal yang berisi informasi, pengetahuan pertanian, produk pertanian dan termasuk profil petani.
“Tahun pertama, Dinas Pertanian telah menyiapkan 80 orang petugas. Mereka akan mendampingi petani, memecahkan masalah pertanian dan mengarahkan petani dalam menopang program ini,” tandasnya.