MALANGVOICE – Malang Corruptioan Watch (MCW) menemukan banyaknya warga yang enggan melapor ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Koordinator Badan Pekerja MCW, M Zainuddin, menyebut, keengganan warga melapor karena dua hal.
Pertama, pengalaman Pilkada sebelumnya banyak laporan dari warga jarang ditanggapi. Kedua, laporan tersebut justru jadi pintu masuk kriminalisasi.
“Prediksi kami, potensi politik uang sangat tinggi di Pilkada Batu. Apabila dibiarkan maka akan semakin menjadi,” kata dia, Senin (6/2).
Hasil riset MCW, 91 persen mengatakan paham politik uang dilarang. Sebanyak 54 persen menyatakan menolak jika ada politik uang dari Paslon. Sementar 24 persen mengaku akan melaporkan praktik tersebut.
“Hanya saja, 58 persen warga memilih membiarkan pelanggaran dibanding melaporkannya ke penegak hukum,” jelas dia.
Zainuddin mendesak Gakkumdu bekerja secara maksimal, sehingga pelanggaran yang ada dapat ditangani secara baik.
Ia menyarankan, Gakkumdu menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga pelapor pelanggaran tidak menjadi korban kriminalisasi salah satu Paslon.
“Harus ada jaminan dari Gakkumdu jika laporan masyarakat ditangani secara benar. Jika kinerjanya tak maksimal, kami khawatir pelanggaran-pelanggaran yang ada tak tersentuh sama sekali,” papar dia.