MALANGVOICE- Mengenai kebijakan pembatasan kuota satu persen untuk siswa luar Kota Malang, menurut salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dra Heri Pudji Utami, langkah itu merupakan upaya untuk melindungi siswa Kota Malang.
“Ini salah satu langkah kami untuk memprioritaskan siswa dari Kota Malang. Bukan pemisahan atau pembatasan,” jelas perempuan yang akrab disapa Bunda, saat ditemui di Kepanjen, Rabu (31/8).
Dia menjelaskan, perimbangan lain yang mendasari kebijakan ini karena untuk pendidikan, memakai anggaran pendidikan Kota Malang.
Menurutnya, yang harus menikmati anggaran pendidikan adalah siswa Kota Malang.
“Pendidikan SD hingga SMP di Kota Malang kan gratis. Kuota satu persen itu menurut kami di DPRD sudah layak,” jelas politisi PPP ini.