MALANGVOICE – Pemerintah daerah merupakan salah satu mitra terpenting TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas mengawal dan mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.
Demikian pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi SE MAP, saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Multilateral Naval Exercise Komodo 2016, di Auditorium Pemprov Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Sumatera Barat, kemarin.
KSAL menyampaikan, sebagai alat utama pertahanan negara di laut, TNI Angkatan Laut memiliki kewajiban meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar.
“Visi itu hanya bisa dihadapi dengan kerja sama lintas sektoral, di antaranya, dalam bentuk kemitraan antara TNI Angkatan Laut dan pemereintah daerah,” ujar Laksamana TNI Ade Supandi.
Dalam pandangannya, kemitraan yang solid di antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah akan terwujud, jika budaya maritim tumbuh dengan baik di lingkungan bangsa; sebuah budaya yang memandang laut sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan politik, ekonomi, dan sosial bangsa ini.
“Di samping itu, pembangunan pun hendaknya memfokuskan pada aspek pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dengan memberikan prioritas yang sama pada aspek kelestarian lingkungan hidup disertai upaya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya laut,” tegasnya.
Sementara itu, memperkuat pernyataan KSAL, pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri ) Tjahjo Kumolo, juga berpendapat, masalah struktural kemaritiman sangat berhubungan dengan lembaga, struktur, dan badan yang menangani masalah kemaritiman.
“Kementrian Koordinator Kemaritiman hendaknya secara bersama-sama dengan kementrian/lembaga terkait bersinergi membuat kebijakan dengan pengarusutamaan pada aspek kemaritiman, termasuk lembaga di pemerintahan daerah yang menangani potensi kelautan,” ujar Mendagri.
Sedang Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS. Menyampaikan, dalam kerja sama lintas sektoral perlu disertakan upaya penyerapan tenaga kerja bidang kemaritiman yang memadai. Satu diantaranya adalah melalui pembangunan industri pengolahan. Indutri ini sangat berpotensi besar dalam penyerapan sumber daya manusia sehingga dapat menjadi solusi dalam mengatasi angka pengangguran.
“Penyerapan tenaga kerja bidang kemaritiman juga perlu disertai dengan pembangunan sarana pendidikan bidang kemaritiman yang memadai. Lembaga pendidikan bersifat kejuruan dan vokasional perlu dibuka seluas-luasnya, lengkap dengan sarana laboratorium dan kapal untuk praktik kerja sehingga lulusannya menjadi sumber daya manusia yang siap guna,” harap Rokhmin.
Pada seminar bertema ‘Sinergitas TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia’ itu, di samping Mendagri dan Kasal, tampil sebagai pembicara, antara lain, Gubernur Sumbar Prof Dr Irwan Prayitno MSc, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet SE, MM, Danlantamal II Kolonel Laut (P) R Achmad Rivai SE MM, Rektor Universitas Andalas Prof Dr Tafdil Husni SE MBA, dan Pakar Kelautan Universitas Bung Hatta Dr Ir John Nurifdin Syach MS.
Seperti dikutip dari RMOL, seminar diikuti sekitar 200 orang peserta dihadiri pejabat Utama Mabesal dan Pangkotama TNI Angkatan Laut, antara lain, Aspam Kasal Laksda TNI Agus Heryana SE, Aspers Kasal Laksda TNI Djoko Teguh Wahojo MM, dan Pangarmabar Laksda TNI A Taufiq R SE.
Hadir pula Danlantamal VII Kupang Brigadir Jenderal TNI Marinir Siswoyo Hari Santoso, Danlantamal X Jayapura Laksamana Pertama (Laksma) TNI Heru Kusmanto SE MM, Dansatgas Komodo 2016 Laksma TNI TSNB Hutabarat MMS, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI S Irawan, Danlantamal II Padang Kolonel Laut (P) Ahmad Rivai SE, serta Danlantamal I Belawan Kolonel Marinir Widodo Dwi Purwanto.