MALANGVOICE – Munculnya pemberitaan adanya buku mengarah ke vulgar dan radikalisme akan betul-betul diawasi di Kabupaten Malang. Karena buku seperti itu sangat berbahaya sehingga harus ada penyeleksian ketat dalam pengadaannya.
Anggota Komisi B DPRD, Hadi Musthofa, mengatakan, pihaknya akan mengkoordinasikan buku-buku yang beredar, khususnya buku sekolah, ke Dinas Pendidikan. Menurutnya, dinas punya sistem seleksi buku sehingga hal itu perlu diperketat.
“Kami Komisi B sebenarnya tidak berhak menyeleksi, tapi sebagai partner, kami akan ngomong ke dinas bagaimana caranya buku itu tidak menyebar ke sini. Kan setiap buku yang masuk, harus melalui dinas,” tutur Hadi kepada MVoice.
Namun sejauh ini, Hadi belum mendapat informasi adanya buku berbau pornografi, radikalisme, maupun LGBT di Kabupaten Malang. “Intinya, buku-buku yang mengandung materi yang dilarang pemerintah, itu yang harus dilarang,” tambahnya.
Khusus buku-buku pelajaran, imbuhnya, dinas bisa memanggil lembaga penyelenggara lain seperti Maarif dan Muhammadiyah. Karena buku-buku yang digunakan pembelajaran, lanjut Hadi, bisa melalui lembaga yang turun mendirikan banyak sekolah tersebut.
“Kalau dapat buku memang harus didiskusikan, itu penting. Jadi bisa dilihat dulu isinya seperti apa sehingga tidak salah saat diajarkan. Jadi harus lebih selektif agar tidak terjadi seperti daerah lain,” tandasnya.