MALANGVOICE – Seminar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (AP HTN), menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Ketua AP HTN, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, salah satu yang menjadi sorotoan para ahli hukum tata negara adalah mengenai calon tunggal.
“Calon tunggal ini bisa jadi berkah dan musibah,” kata Himawan kepada MVoice, beberapa menit lalu.
Ia menjabarkan, secara etika politik, jika ada calon tunggal, bisa saja calon memborong partai agar tidak ada calon lainnya. “Ini kan berbahaya bagi demokrasi kita,” imbuhnya.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah pengawasan masyarakat terhadap petahana yang memenangkan Pilkada. “Apakah setelah terpilih petahana ini tambah bagus atau tidak, itu harus diawasi juga,” tuturnya.
Hal terakhir yang jadi sorotan adalah penyelesaian hasil Pilkada apakah di Mahkamah Agung, MK atau peradilan independen. “Lalu apakah yang ditangani hasilnya saja, apakah kecurangannya juga, ini yang masih debatable,” bebernya.
Jika hanya dibatasi dua persen pengaduan yang masuk diperiksa MK, maka hal itu menurut dia sangat tidak ideal.
Ujian Nasional aja diukur indeks integritasnya, tak sekedar lulus/tidak. Tak sekedar siswa. Guru, bahkan Sekolahpun dinilai INDEKS INTEGRITASNYA. Guru yang mendiamkan kecurangan siswa, atau bahkan malah mendukung siswanya berbuat curang hanya utk ngejar predikat “Siswa Sekolahnya lulus 100%” tak pantas disebut sebagai seorang yang katanya harus “diguGU dan ditiRU”.
Jadi, tak melulu lihat HASIL semata. Proses itu justru lebih penting ketimbang hasilnya. Itu menurut saya. Menurut Anda bagaimana?