MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) langsung memberi pekerjaan rumah bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna dan Sanusi. MCW meminta pasangan itu lebih inovatif membuat kegiatan pembangunan daerah dan melibatkan publik dalam penganggaran dan pembangunan.
Divisi Riset MCW, Ulumuddin Zia, menjelaskan, temuan MCW menunjukkan anggaran Pemkab Malang cenderung minim inovasi. Sebagai gambaran, anggaran di tiga sektor kedinasan dari 2010 sampai 2016 diarahkan untuk kegiatan yang sama dalam kurun waktu tujuh tahun.
“Jadi copy paste saja. Sebaliknya, jumlah rupiah yang masuk justru meningkat 5 sampai 10 persen,” ungkap Zia.
Program yang cenderung stagnan ini menurut Zia menjadi indikasi teknokrasi birokrat dalam perumusan APBD mengalahkan partisipasi publik dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Zia memaparkan, hasil riset MCW dengan metode Location Quotient (LQ) menunjukkan pertanian menjadi produk unggulan Kabupaten Malang. Di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara eksplisit menyebutkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Namun pada kenyataannya, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) justru turun dari 27,47 persen di 2010 menjadi 24,74 persen di 2014.
“Kondisi tersebut menjadi gambaran ketidaksinkronan anggaran dengan RPJMD. Pemkab Malang harus membuat perubahan yang lebih inovatif dan memiliki dampak jelas pada kesesejahteraan dengan melibatkan partisipasi publik,” pungkasnya.