MALANGVOICE – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung memaparkan jurus jitu pengelolaan keuangan, pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se-Sulawesi di Grahadi Surabaya.
Dua daerah ini terpilih karena pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang mengalami kenaikan dan progress positif.
Wali Kota Malang, HM Anton mengatakan keberhasilan itu merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk terus berbenah.
“Sehingga terbangun sebuah sistem serta etos pelayanan publik yang baik di Pemerintah Kota Malang,” kata Anton.
Sementara itu, Men PAN dan RB RI, Yudi Crisnandi, dalam paparannya menekankan, salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan penilaian adalah komitmen pimpinan daerah dan juga inovasi.
“Lima puluh persen skoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen Kepala Daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat azas,” Kata Yudi.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengkritisi pola dan kriteria evaluasi kinerja pemerintahan yang diletakkan pada progress serapan anggaran.
“Penyerapan uang tidak selalu lurus sama dengan penyerapan proyek. Ini karena rekanan lebih cenderung melakukan pencairan pada termin 1 atau termin akhir, sehingga pada triwulan 2 dan triwulan 3 terkesan kegiatan tidak berjalan,” kata Soekarwo.
Ia menambahkan progres yang dilihat dari termin laporan keuangan ternyata tidak sesuai dengan realita karena pekerjaan terus berjalan dan ada progres.
“Namun karena tidak ada pencairan anggaran maka dinilai dan dievaluasi tidak ada progress. Kalau ini yang jadi ukuran, maka bisa menyesatkan dan mungkin kurang akurat untuk dijadikan tolok ukur kinerja SKPD / Pemerintah, “imbuh Soekarwo
Acara yang juga menghadirkan Kepala Daerah wilayah Sulawesi itu mencatat ada 10 kota/kabupaten di Jatim yang mendapat skor C, sebanyak 19 kota/kabupaten mendapat skor CC serta 10 kota/kabupaten mendapat skor B.
Diantara daerah yang berhasil meraih skor B, antara lain, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi.
Pada tingkat Provinsi, hanya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu meraih skor A.