MALANGVOICE – Warga Madyopuro yang terimbas Jalan Tol Malang-Pandaan siang ini melakukan aksi demo di depan kantor Balai Kota. Tujuan utama mereka, meminta Wali Kota Malang, HM Anton, memberikan solusi atas ketimpangan harga tanah dan bangunan yang dibebaskan.
Sayangnya, upaya warga itu tanpa solusi, pasalnya perwakilan warga tidak ditemui langsung oleh Anton, tapi hanya para asisten pemerintahan. Wali kota diketahui sedang tidak ada di kantor Balai Kota.
“Dari hasil penyampaian aspirasi kami kepada Pemkot Malang, ternyata tidak ada solusi,” kata koordinator warga, Endi Sampurna.
Ia mengaku, para asisten di Pemkot Malang malah membicarakan materi substansi yang jauh dari apa yang dituntut warga. “Saya kira buat apa bahas Malang Kota Bermartabat, Malang Kota Santun, akhirnya apa yang kami bicarakan pada mereka gak sinkron,” ungkapnya.
Sebenarnya warga menginginkan adanya musyawarah untuk mufakat terkait harga tanah dan bangunan baik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun dengan tim apraisal.
“Data mereka itu amburadul, harga tanah tidak sesuai dengan standar, dan yang lebih disayangkan, tanah yang berdekatan harganya berbeda,” tuturnya.
Endi mencontohkan, tiga tahun lalu tanah di kawasan Madyopuro sudah dihargai Rp 6 juta per meter. Sedangkan hasil perhitungan tim apraisal hanya Rp 3,9 juta per meter. “Artinya untuk saat ini dengan adanya kenaikan suku bunga bank dan lain sebagainya tanah di lokasi itu harusnya Rp 11 juta permeter,” bebernya.
Jika memang pihak Panitia Pembebasan Tanah (P2T) ngotot dengan harga yang diajukan tim apraisal, maka warga meminta ada relokasi.
“Kenapa kami minta relokasi, karena dengan harga yang diajukan tim apraisal, hanya cukup untuk beli 2/3 rumah dari rumah yang saya huni. Karena itu lebih baik relokasi. Rumah tukar dengan rumah, tapi yang sesuai,” timpalnya.
Jika Pemkot Malang tidak ada solusi, maka warga tak segan-segan akan membawa masalah ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Pusat.