MALANGVOICE – Rencana pengambilalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Komisi D DPRD Kota Malang.
Yang mereka sorot adalah bentuk pengawasannya, jika nanti sekolah tingkat menengah atas itu jadi di bawah provinsi.
Anggota Komisi D, Hadi Susanto, mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengetahui teknis pelaksanaan, dan sejauh mana prosesnya saat ini.
“Memang ada plus minusnya. Sisi positifnya, kita bisa berhemat anggaran, namun sisi negatifnya DAU (Dana Alokasi Umum) berkurang,” kata Hadi, kepada MVoice, beberapa menit lalu.
Anggaran belanja langsung dari APBD untuk SMA/SMK saja tahun ini sekitar Rp 57 miliar, itu belum anggaran lainnya untuk operasional dan lain sebagainya.
“Artinya, kalau memang dikelola provinsi lebih menguntungkan Pemkot dari sisi efisiensi anggaran, kita setuju saja,” ungkapnya.
Hanya saja, hingga saat ini, para wakil rakyat di komisi pendidikan dan kesejahteraan itu masih belum mendapat petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga masih menunggu dari kementerian.
“Kota Malang ini memiliki 1.236 GTT (guru tidak tetap) itu nanti bagaimana apakah menjadi tanggung jawab provinsi atau pihak lain kami juga belum tahu,” bebernya.
Ditanya soal sikap Wali Kota, HM Anton, yang tidak sepakat jika SMA/SMK dikelola Provinsi, politisi PDI Perjuangan itu masih belum bisa bersikap.
“Kita masih menilai lah, tapi yang jelas jika dengan dikelola provinsi menguntungkan Pemkot kita setuju saja, anggaran untuk SMA/SMK nanti bisa dioptimalkan untuk pendidikan dasar dan menengah,” tukasnya.