MALANGVOICE – Fraksi Golkar DPRD Kota Malang menyorot 12 hal yang belum direalisasi Pemkot Malang sebagaimana tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang.
Juru bicara Fraksi Golkar, Bambang Sumarto, dalam paparannya meminta jawaban pemerintah terkait penanganan masalah kemacetan, salah satunya persoalan jalur One Way di Jalan Mayjen Panjaitan, dimana faktanya saat ini sudah berlaku dua arah, tapi Perwal jalur satu arah masih berlaku.
“Kami juga minta penjelasan masalah Amdal Lalin, karena secara faktual banyak tempat tidak sesuai dengan hal itu,” tegas Bambang, saat rapat Paripurna Pandangan Fraksi terhadap LKPJ Anggaran Tahun 2015, malam ini, di gedung dewan, beberapa menit lalu.
Kasus hukum 2015 terkait masalah drainase di Jalan Bondowoso-Kali Metro hingga saat ini juga belum jelas, apakah sudah inkrah atau belum. “Jika sudah inkrah, langkah apa yang akan dilakukan Pemkot. Selain itu, kasus hukum proses pembangunan jembatan Kedung Kandang, kami juga minta datanya,” imbuhnya.
Hal lain yang tak kalah penting adalah terkait lokasi pembangunan Islamic Centre yang dibahas pada 2015 lalu, dan sampai saat ini belum jelas proses penetapan lokasinya.
“Fraksi Golkar juga meminta penjelasan, bagaimana langkah Pemkot dalam menyelesaikan Pasar Blimbing,” ungkapnya.
Kasus pembangunan Pasar Dinoyo terkait lapak, perjanjian kerjasama, rekayasa konstruksi hingga sertifikat laik huni, hingga saat ini juga belum ada penjelasan dari Pemkot Malang.
“Selain itu fraksi meminta data perjanjian kerjasama terkait Corporate Social Responsibility (CSR), karena nantinya pemeliharaan fisik bangunannya akan menjadi beban APBD,” bebernya.
Dua masalah lain yang juga disorot adalah kampung tanpa listrik di Kecamatan Kedung Kandang, serta data SKPD kegiatan yang belum selesai pada 2015 dan dianggarkan kembali di APBD 2016.