MALANGVOICE – Legislatif ramai-ramai mempertanyakan rincian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Beragam kritik terlontar saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (4/4).
Dalam agenda penyampaian pemandangan fraksi itu, Samsul Fajri dari Fraksi PPP-Nasdem, menilai, LKPJ belum menunjukkan penjabaran capaian secara konsisten. “Sajian data terkesan normatif, sehingga kami belum bisa cermati,” urainya.
Indra Tjahyono dari Fraksi Demokrat, meminta agar kualitas LKPJ dirumuskan sesuai ketentuan. Seharusnya, penyampaian paling lambat dilaksanakan 31 Maret, tetapi molor hingga April, sehingga DPRD tidak memiliki cukup waktu untuk telaah.
“Padahal ini penting dalam peningkatan efisiensi penyelenggaraan Pemda, serta melihat perkembangan. Kami harap berikutnya penyerahan dokumen lebih cepat,” tandasnya.
Selain itu, Indra menekankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyertakan softcopy LKPJ. Dia menambahkan, Wali Kota semestinya juga memberikan data pembanding dari capaian tiga tahun terakhir.
Diana Yani dari Fraksi PDIP menyebut, LKPJ
bukan sekadar penyajian data atas realisasi anggaran, tapi laporan perkembangan. Itu meliputi segala sesuatu yang sudah, yang sedang dan akan dikerjakan.
“Bukan hanya laporan singkat sepertinyang disampaikan. Item visi jadi konsekuensi logis yang harus dilaksanakan. Transparansi akuntabilitas memang semua perlu dilakukan untuk jadikan good goverment,” imbuhnya.
Dia juga mempertanyakan keberadaan lampiran hasil audit BPK atas masing-masing OPD. Sebab, hal itu tidak dilampirkan dalam LKPJ yang disampaikan Wali Kota.
Kritik serupa juga disampaikan Bambang Sumarto dari Partai Golkar. Dia meminta penjelasan atas rekomendasi pada 2015 silam, sejauh mana capaian dan kendala yang terjadi. Selain itu, dia mempertanyakan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
“Pelayanan terpadu satu pintu belum dijalankan sepenuhnya, banyak masyarakat masih belum mendapat layanan dengan baik,” tandasnya.