MALANGVOICE – Pengerjaan sejumlah proyek pembangunan 2015 belum beres dan amburadul. Kenyataan itu terungkap dari laporan dan keluhan warga, tokoh masyarakat, bahkan pengurus LPMK, kepada Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Ir Bambang Sumarto.
Menanggapi itu, sepanjang Minggu kemarin, Bambang spontan langsung mengadakan inspeksi mendadak (sidak). Hasilnya, sebagian besar memang benar seperti yang dilaporkan warga, tidak beres!
“Minimal tidak memasang papan nama proyek, dan maksimal, kualitas bangunan fisiknya rendah. Ini sangat memprihatinkan. Bersyukur masyarakat kita mulai sadar, ikut mengawasi penggunaan uang mereka , uang rakyat,” tutur Bambang pada MVoice, beberapa menit lalu.
Bambang mengaku, pertama kali ia disambati Ketua RW 06 Kelurahan Tunjung Sekar, di kawasan itu pekerjaan pengaspalan dinilai amburadul dan asal-asalan. Tak puas hanya menerima laporan, ia langsung ngecek ke lokasi.
“Memang betul, asal-asalan. Aspalnya tipis, bergelombang, bahkan sudah banyak yang mengelupas. Malam di aspal, besoknya sudah mengelupas. Dan yang pasti, tidak ada papan nama proyek yang terpasang. Bagaimana jadinya Kota Malang kalau semua pekerjaan kualitasnya seperti itu,” katanya.
Keluhan lain datang dari warga, terkait pengerjaan pembangunan plengsengan di wilayah RT 2 RW 2, yang juga tidak ada papan namanya.
“Tokoh masyarakat dan fungsionaris LPMK, khususnya di RT 15 RW 2, juga wadul soal pengerjaan plengsengan di belakang SDN Pandanwangi 3 yang juga dikerjakan asal-asalan. Spesifikasinya rendah, lulur (semen) nya sudah protol semua. Juga tidak ada papan nama. Kan eman, uang rakyat hanya digunakan seperti itu,” tambahnya.
Kepada Bambang, warga juga menunjukkan ada saluran air yang jebol, tepatnya di perbatasan RW 2 dan RW 3 Keluarahan Pandanwangi.
Semua proyek-proyek bermasalah yang dilaporkan itu, menurut Bambang, merupakan proyek yang bersumber dan didanai APBD 2015. “Harusnya, pelaksana, konsultan pengawas maupun pengawas internal dinas, secara melekat melakukan pengawasan terhadap semua proyek itu.
“Semua proyek itu dianggarkan dari uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kalau ada penyimpangan-penyimpangan,” jelasnya.
Berangkat dari kenyataan dan temuan di lapangan itu, Komisi C akan memanggil semua pihak yang terkait dalam forum rapat kerja. “Pemkot harus memerintahkan dinas agar menjalankan fungsi sebaik-baiknya, sebagai pengguna anggaran.”
Sedangkan kepada kontraktor, Bambang mengimbau agar melaksanakan kegitannya sesuai spesifikasi yang sudah dituangkan dalam RKS.