MALANGVOICE – Ada pemadangan tak biasanya di wilayah Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Rabu (19/7). Baliho berukuran sekitar 3×4 meter terpampang rincian APBDes 2017 tersebar di dua titik jalan.
Pendapatan total Desa Junrejo 2017 Rp 2.548.882.594 dengan rincian, pendapatan asli desa Rp 20.000.000, Dana Desa Rp 970.082.698, Alokasi Dana Desa Rp 1.052.799.440 dan BHPR (bagi hasil pajak dan retribusi) Rp 506.000.456.
Dalam baliho juga tertera pengalokasian APBDes mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan dana tak terduga. Total anggaran belanja Rp 2.886.406.754 sesuai Perdes No.4 Tahun 2017.
Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal, mengatakan, pemasangan baliho APBDes baru dimulai beberapa hari lalu dengan tujuan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran.
Hal ini juga merujuk Permendagri No.114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. “Tujuannya agar masyarakat tahu rincian APBDes serta peruntukannya,” kata Andi Faisal ditemui MVoice di ruang kerjanya.
Total ada dua baliho yang dipasang. Satu di Simpang lima Proliman atau Jalan Raya Diponegoro Desa Junrejo dan satu lagi persis di depan Kantor Desa Junrejo. “Total ada lima titik rencannya yang akan dipasang baliho informasi tersebut. Seluruhnya di titik yang ramai aktifitas warga,” sambung pria 47 tahun ini.
Mantan Kasun Junwatu Desa Junrejo ini menambahkan, penyusunan APBDes bahkan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Seluruhnya diundang untuk menyusun dan memahami mana skala prioritas dalam APBDes 2017.
“Tujuannya masyarakat agar tahu tahapan mulai RAB, Pengajuan, Pelaksanaan lalu pencairan,” urainya.
Dengan sistim ini, masih kata Andi Faisal, diharapkan selain transparansi, masyarakat dapat berperan aktif membangun desa lebih baik. Ke depan, pihaknya akan terus menerapkan pola yang sama sehingga tidak terkesan hanya internal pemerintah desa yang mengelola anggaran desa. “Harus jadi tradisi, sehingga pemerintahan berjalan baik,” tandasnya.