MALANGVOICE – Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada semua daerah, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat membuat Pemkot Malang saat ini sedang serius menyiapkan anggaran untuk tahun 2017.
Wali Kota Malang, HM Anton, mengatakan, jika efisiensi anggaran membuat pihaknya sangat selektif dalam menilai anggaran yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mendatang, kata Anton, anggaran harus jelas rencana kerja (renja) dan out come atau dampak positifnya bagi masyarakat. “Kalau ada SKPD yang mengajukan anggaran tidak ada renja dan outcome-nya, saya akan coret,” kata Anton.
Dikatakannya, pemangkasan anggaran sedikit banyak mengganggu beberapa program pemerintah. Tahun ini saja terdapat pemotongan di APBD sehingga turun menjadi Rp 1,9 triliun dari Rp 2,1 triliun. Itu belum lagi adanya kebijakan baru pengurangan jumlah persentase pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Pajak BPHTB sendiri selama ini menjadi primadona, karena mampu menyumbang sekitar 40 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menjawab masalah itu, Anton meminta agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terus melakukan beberapa terobosan gar tidak terjadi defisit anggaran pada tahun depan. “PAD kita hampir 500 miliar, karena itu dengan adanya pengurangan jumlah di BPHTB, Dispenda harus terus menggali potensi,” tukasnya.
Selain itu, Anton juga berencana terus menggenjot dan menggali dana Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang sudah dilakukan untuk perbaikan taman. “Menggandeng pihak lain ini perlu, karena memang ada keterbatasan anggaran kita. Pemerintah tidak akan henti untuk berinovasi,” pungkasnya.