MALANGVOICE – Polemik anggaran untuk Politeknik Kota Malang (Poltekom) semakin menghangat.
Usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melarang anggaran Poltekom di bawah Dinas Pendidikan (Diknas), nasib pembiayaan kampus kini menggantung.
Direktur Poltekom, Isnandar, mengatakan, sejak temuan BPK mencuat, pihaknya langsung berkordinasi dengan Diknas dan BPKAD Kota Malang.
Namun, dari hasil kordinasi, ternyata ditemukan, anggaran Poltekom sudah dicoret pada pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Ternyata anggarannya sudah tidak ada pada tahun ini,” ucapnya, Kamis (13/8).
Ia menjelaskan, dalam rekomendasi BPK, yang dipermasalahkan sebenarnya hanya anggaran yang ada di bawah Diknas. Artinya, untuk pembiayaan Poltekom sebenarnya bisa dialihkan ke BPKAD.
Permasalahannya, dengan diputusnya anggaran itu, kini gaji karyawan dan dosen di kampus itu sejak Mei hingga Agustus terkendala.
Pada APBD induk 2015, Poltekom mendapat kucuran anggaran sekitar Rp 1,8 miliar dan sudah terserap selama empat bulan untuk menggaji 63 karyawan dan dosen.
Meski mahasiswa membayar SPP dan DPP, namun hasilnya masih kurang untuk menutupi gaji pegawai dan dosen. “Karenanya kami komunikasi dengan Komisi D DPRD agar kita dapat jalan keluar untuk permasalahan ini,” beber dia.
Selain permasalahan anggaran, Poltekom juga akan merestrukturisasi kepengurusan yayasan. Pengurus lama dengan pembina mantan Wali Kota Malang, Peni Suparto, akan diganti kepengurusan baru, dan dalam waktu dekat akan dibahas.
“Kami akan lakukan beberapa hal agar nasib Poltekom bisa diselamatkan,” tandasnya.
Isnandar juga menampik anggapan bahwa lulusan Poltekom tidak kredibel dan kurang diminati banyak pihak. Data yang mereka miliki, beberapa perusahaan besar tertarik meminang lulusan Poltekom untuk bekerja.
“Kalau ada yang bilang lulusan Poltekom tidak kredibel, itu sangat tidak benar,” ungkapnya.
Dia berharap agar permasalahan Poltekom mendapatkan solusi sehingga nasib lembaga pendidikan ini bisa diselamatkan.