MALANGVOICE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang berunjuk rasa di Bundaran Tugu depan Balai Kota dan Gedung DPRD, Jumat (13/1). Mereka menolak kenaikan tiga kebutuhan dasar masyarakat.
Koordinator aksi, Aharis Nagara, menyebut, tiga kebutuhan itu meliputi tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif penerimaan bukan pajak, dan tarif dasar listrik. “Masyarakat kelimpungan menghadapi mahalnya harga kebutuhan lain yang juga meningkat,” ungkapnya.
Karena itu, HMI menegaskan, pemerintah harus mencabut PP No 60 Tahun 2016 yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, antara lain tarif SIM, BPKB, dan STNK. Peraturan itu dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Ini berbeda dengan kampanye presiden saat kampanye pencalonan dirinya dulu. Saat itu, Jokowi dicitrakan pro wong cilik, tapi nyatanya saat ini tidak begitu,” keluhnya.
Selain itu, dia juga menolak kenaikan harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar. HMI mendesak penerintah serius menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang kian mengalami gejolak.